Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan realisasi program pelebaran jalan provinsi yang belum memenuhi standar, mulai berjalan pada 2027 mendatang.
Edy Tambeng Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur menjelaskan, saat ini ini sekitar 48 persen jaringan jalan provinsi atau 700 kilometer ruas memiliki lebar di bawah standar, yakni hanya 5 meter.
“Seperti LKPJ kemarin, kita itu ada 48 persen jalan yang belum memenuhi standar buku gender, itu sekitar 700 kilometer-an,” ujar Edy dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Nantinya program tersebut akan menyasar ruas-ruas jalan provinsi yang lebarnya di bawah standar, terutama di kawasan pegunungan dan sejumlah jalur menuju destinasi wisata.
Edy menjelaskan, realisasi pelebaran jalan baru bisa dilakukan tahun depan karena proses penganggaran P-APBD tahun ini terlalu mepet.
Pemprov Jatim menargetkan total jalan yang dilebarkan tahun depan sepanjang 20 kilometer, tersebar di berbagai daerah. Pelebaran akan diprioritaskan pada ruas yang secara teknis dapat segera dikerjakan tanpa melakukan pembebasan lahan.
“Sesuai arahan, kami diminta mulai melakukan pelebaran jalan tahun depan. Tahun ini sudah tidak memungkinkan karena waktu pelaksanaan di P-APBD terlalu mepet. Target awal pada 2027 sekitar 20 kilometer pelebaran jalan,” jelas Edy.
Sejumlah ruas yang masuk prioritas di antaranya jalan Pakis–Poncokusumo, Pujon–Ngoro, Talun–Tirtoyudo, serta jalur menuju Sendang Biru.
“Yang kami prioritaskan adalah ruas yang secara fisik memungkinkan dilebarkan. Tidak semua ruas bisa dilakukan karena kondisi medan berbeda-beda,” ujarnya.
“Tidak semua bisa dilebarkan. Yang memungkinkan secara teknis akan kami kerjakan,” sambungnya.
Sementara itu, kebutuhan anggaran pelebaran jalan diperkirakan mencapai Rp12 miliar per kilometer. Edy mengatakan, anggaran itu merupakan rata-rata dan dapat berubah menyesuaikan kondisi medan di masing-masing lokasi.
Dengan target pelebaran 20 kilometer per tahun, Edy memperkirakan penyelesaian 700 kilometer jalan provinsi di bawah standar akan bergantung pada kemampuan keuangan daerah sampai 30 tahun mendatang.
“Kalau konsisten 20 kilometer per tahun, secara hitungan membutuhkan sekitar 30 hingga 35 tahun untuk menyelesaikan seluruh ruas yang belum standar,” pungkasnya. (wld/saf/ipg)
Komentar (0)