REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah perlu mengantisipasi dampak konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap perdagangan internasional serta ketahanan energi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF) Teuku Rezasyah mengatakan, eskalasi konflik AS-Iran menunjukkan bahwa dinamika geopolitik saat ini tidak hanya dipengaruhi kekuatan militer, tetapi juga kepentingan geoekonomi, keamanan energi, dan jalur perdagangan internasional.
Baca Juga
Momen CRAM Milik AS Berusaha Halau Drone Iran
Militer AS Bunuh Puluhan Warga Iran, Putus Akses Air 10 Ribu Warga
Iran Serang Pelabuhan Pendukung Militer AS di Kuwait
“Berbagai inisiatif diplomasi yang telah ditempuh belum menghasilkan penyelesaian permanen karena masih rendahnya tingkat kepercayaan antar pihak serta terbatasnya efektivitas mekanisme internasional dalam mengelola konflik,” kata Teuku dalam webinar mengenai Perang AS-Iran, dikutip Ahad (19/7/2026).
Menurut dia, konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian global, terutama apabila mengganggu jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz. Jalur tersebut menjadi salah satu lintasan utama distribusi minyak dan perdagangan internasional.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Gangguan terhadap arus logistik global dinilai dapat meningkatkan biaya pengiriman, mengganggu rantai pasok, serta mendorong kenaikan harga energi dan sejumlah komoditas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan dan stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, Teuku menilai pemerintah perlu memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi pasar ekspor, penguatan rantai pasok, serta diplomasi ekonomi yang adaptif. Menurut dia, posisi Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif juga menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama ekonomi sekaligus menjaga stabilitas kawasan.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai negara middle power yang mampu menjembatani dialog antarnegara sekaligus mendukung terciptanya stabilitas yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi global.
Kepala Program Studi Kewilayahan Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) Mulawarman Hannase mengatakan, dinamika di Timur Tengah kini semakin dipengaruhi kepentingan energi, jalur perdagangan internasional, teknologi, dan geoekonomi.
“Pergeseran tersebut sekaligus memperlihatkan munculnya negara-negara middle power yang mulai memainkan peran lebih independen dalam menentukan arah politik kawasan tanpa bergantung sepenuhnya pada Amerika Serikat maupun kekuatan besar lainnya,” ujar dia.
Senior Fellow GIF Chandra Purnama mengatakan, efektivitas diplomasi multilateral akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas global di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik.
“Karena itu, penyelesaian konflik di masa depan diperkirakan akan semakin bergantung pada peran negara-negara middle power yang mampu membangun keseimbangan baru melalui diplomasi multilateral,” kata dia.
Komentar (0)