Pemandangan tak biasa dan sarat emosional mendadak menghiasi linimasa media sosial pada Sabtu (18/7/2026). Secara bersamaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh kompak memberikan pesan untuk jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai pelosok Tanah Air.
Kekompakan dari dua nakhoda yang mengurusi manajemen kepegawaian negara itu memantik pertanyaan besar, apa yang melatarbelakangi serta tujuannya. Apalagi, pesan itu disampaikan hanya beberapa hari setelah Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyentil kebiasaan sebagian ASN yang hanya absen, ngopi, lalu pulang, dalam rapat kerja Komisi II DPR pada Rabu (15/7/2026).
Kritikan wakil rakyat itu memang memicu protes keras, baik dari kalangan ASN yang merasa disamaratakan maupun dari warganet. Mereka bahkan membandingkan ASN saat ini justru banyak yang bekerja melebihi batas jam kerjanya demi pelayanan publik, tanpa memperoleh fasilitas mewah layaknya anggota DPR.
Pesan dari Menteri PAN dan RB akhirnya terasa sentimentil. Terlebih, pesan itu disampaikan melalui surat terbuka dengan tulisan tangan. Tak tanggung-tanggung, Rini menuliskan pesan tersebut dalam empat lembar kertas.
Foto lembaran kertas bertuliskan tangan itu pun diunggah oleh Menteri PAN dan RB di akun Instagram resminya, @menpanrb, pada Sabtu (18/6/2026).
“Untuk seluruh ASN yang saya cintai dan banggakan. Melalui pesan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh ASN yang setiap hari terus bekerja melayani masyarakat. Teruslah menjaga integritas, menguatkan semangat pengabdian, dan menjadi kebanggaan Indonesia,” tulis Rini dalam unggahan surat terbuka di akun pribadinya tersebut.
Rini membuka surat terbukanya dengan menuliskan, “Hari ini saya ingin menyapa Anda sebagai sesama manusia yang sedang mengemban amanah besar. Saya tahu, tidak semua hari terasa mudah”.
Dalam suratnya itu, Rini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh ASN yang tak henti bekerja melayani masyarakat. Ia juga berpesan agar ASN di Indonesia bisa terus menjaga integritas.
Menurut Rini, para ASN seluruh Indonesia itu ada yang bekerja dengan keterbatasan dan ada pula yang menghadapi ekspektasi masyarakat yang tinggi. Meski demikian, mereka harus tetap tersenyum dalam melayani masyarakat dan tetap mengenakan seragam pengabdian tersebut.
“Saya menyadari, tidak semua kerja keras mendapat tepuk tangan, tidak semua pengorbanan menjadi berita. Namun, setiap anak yang mendapat pendidikan lebih baik, setiap pasien yang dilayani dengan tulus, setiap bantuan yang sampai kepada masyarakat, setiap jalan yang dibangun, setiap data yang dikelola dengan benar, semuanya adalah wajah nyata negara yang bekerja,” ungkap Rini.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi itu, Rini mengajak ASN agar tetap fokus menjalankan amanah besar tersebut. Tantangan itu harus menjadi semangat dalam melayani dan dibuktikan dengan sikap profesionalisme dan pengabdian.
“Sejarah bangsa ini tidak dibangun oleh mereka yang bekerja hanya ketika keadaan mudah. Sejarah dibangun oleh mereka yang tetap berdiri, tetap bekerja, dan tetap percaya bahwa kebaikan yang dilakukan hari ini akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya,” tulisanya lagi.
Rini meyakini masih banyak aparatur yang bekerja dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pujian, tetapi dengan dedikasi luar biasa. Ia mengajak agar ASN membuktikan bahwa birokrasi bukan sekadar menjalankan administrasi, tetapi menjadi kekuatan yang menghadirkan harapan.
Dalam bagian penutup suratnya itu, Rini menyampaikan terima kasih kepada para ASN atas dedikasi, kesabaran dan ketulusan. Menurut ia, Indonesia yang maju tidak lah lahir dari kerja satu orang, melainkan dari jutaan ASN yang tetap memilih untuk mengabdi.
“Teruslah menjadi ASN yang ber-AKHLAK. Teruslah menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, saling menguatkan, dan menghadirkan pelayanan yang berkualitas. Tetaplah menjadi cahaya. Tetaplah melayani, bahkan ketika tidak semua orang melihat,” tulis Rini.
Pesan serupa disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh seperti diunggah oleh akun resmi Instagram @bkngoidofficial. Zudan mengingatkan kepada pada ASN untuk tidak merasa bekerja sendirian dan tetap terus konsisten berkarya. Menurut dia, ada sekitar 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia yang saat ini kompak bergerak bersama untuk hadir di tengah masyarakat.
“Kawan-kawan ASN dimanapun berada, teruslah berkarya dengan semangat menyala. Tak semua orang paham dengan pekerjaan kita dan tak semua yang kita kerjakan menarik perhatian mereka. Namun percayalah, rakyat, bangsa dan negara terus membutuhkan kehadiran kita para ASN,” ungkapnya.
Surat terbuka yang disampaikan Menteri PAN dan RB serta pesan Kepala BKN tersebut seketika memicu berbagai respons emosional dari kalangan ASN dan warganet di media sosial. Hingga Minggu (19/7/2026) siang, unggahan surat terbuka Menteri PAN dan RB itu telah mendapatkan 6.656 komentar dan 35.800 unggahan ulang dari para warganet. Adapun, unggahan dari BKN itu juga mendapatkan 2.200 komentar serta 14.300 unggahan ulang.
“Terima kasih bu Menteri, begitu dalam, hangat, semoga dapat membalut retaknya hati banyak ASN yang sedang berjuang keras di seluruh penjuru negeri, yang perjuangannya tidak selalu tersorot publik,” tulis akun @ASN_untuknegeri.id.
“Makasih ibu Rini @menpanrb @kemenpanrb, sudah ngeboom feed kemenpan terkait ASN untuk mengcounter pernyataan bapak dewan Yth. mengenai kinerja dan pensiunan, @bang.rifqi.mrk semoga lebih mawas hati dalam menyampaikan komentar dan pernyataan ya pak,” tulis akun lainnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (15/7/2026), Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sempat menyoroti mentalitas dan budaya kerja yang dinilai masih melekat kuat di sebagian ASN. Ia menilai ASN saat ini kalah kompetitif jika dibandingkan dengan karyawan swasta. Sementara itu, proses digitalisasi yang berjalan sekarang juga belum berhasil mengubah mentalitas kerja para ASN tersebut.
“Digitalisasi sudah kita lakukan, tetapi kenapa kemudian performanya belum berubah? Mungkin bisa jadi digitalisasi kita baru mengalihkan dari analog menjadi digital. Ekosistem digitalnya belum berubah, mentalitas sumber daya manusianya enggak berubah, masih absen, pulang, ngopi, sore absen lagi,” ujarnya.
Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Pramusinto menilai sangat wajar jika para ASN merespons negatif dan merasa geram dengan tudingan yang disampaikan Ketua Komisi II DPR tersebut. Pandangan dari anggota legislatif itu juga menunjukkan bahwa mereka telah ketinggalan informasi mengenai realitas perkembangan kerja ASN saat ini.
“Wajar kalo ASN marah karena mereka juga tahu bagaimana privilege yang diterima anggota DPR sementara kualitas kerjanya banyak dipertanyakan,” ujar Agus saat dihubungi Minggu.
Mantan Ketua Komisi ASN itu memang tidak menampik bahwa masih ada sebagian kecil ASN yang kinerjanya belum optimal. Namun, persentasenya dinilai masih sangat kecil dibandingkan mayoritas ASN yang saat ini justru bekerja melampaui batas jam kerja mereka demi pelayanan publik.
"Anggota Komisi II tersebut sudah ketinggalan info tentang kerja ASN sekarang. Bahwa ada yang masih tidak optimal itu mungkin saja, tapi persentasenya kecil. Banyak yang jam kerjanya itu lebih demi pelayanan publik," ungkap Agus.
Oleh karena itu, kemarahan para ASN dianggap sebagai reaksi yang sangat logis. Apalagi, kritik wakil rakyat itu disampaikan di tengah ketimpangan fasilitas yang dinikmati ASN dan anggota DPR. Para wakil rakyat tidak hanya mendapatkan gaji yang lebih besar tetapi fasilitas beragam. Sementara, hasil kerja anggota DPR, menurut sebagian masyarakat, juga belum maksimal. Masyarakat bahkan sering memberikan rapor merah kepada DPR.
“Kerja keras dan produktivitas rata-rata ASN mungkin malah lebih baik dibandingkan rata-rata anggota DPR,” kata Agus.
Meski demikian, Agus enggan mengaitkan surat terbuka yang ditulis Menteri PAN-RB itu sebagai respons untuk menenangkan hati para ASN yang tengah disudutkan tersebut. Ia berharap kementerian dan lembaga terkait tetap melaksanakan tugas besarnya yakni untuk melindungi hak-hak karier para ASN, terutama dari isu perwira TNI-Polri yang masuk ke ranah jabatan sipil.
“Pembelaan yang harus dilakukan oleh Menpan dan RB bagaimana agar ruang karir ASN tidak diambil oleh TNI atau Polri,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Minggu, Rini mengaku tidak ada momen khusus terkait surat terbuka yang ditulisnya tersebut. Dengan menulis tangan kepada ASN itu, ia justru merasa lebih personal. “Surat tersebut saya tujukan seluruh pegawai ASN, sebenarnya tidak ada momen khusus. Saya hanya merasa perlu menyapa,” tuturnya.
Menurut Rini, selama berkarir sebagai ASN hingga sampai saat ini, ia sudah banyak bertemu ASN yang bekerja jauh dari sorotan publik baik di puskesmas, sekolah, kantor-kantor kecamatan, yang tetap hadir meski dengan berbagai keterbatasan.
Untuk itu, ia merasa perlu menyapa dan mengapresiasi terutama bagi mereka yang bekerja dengan berbagai keterbatasan juga sudah jarang sekali dalam mendapatkan ucapan terima kasih.
“Ini bukan surat kebijakan, ini pesan dari sesama manusia yang sedang mengemban amanah yang sama,” tutur Rini.
Adapun Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh tidak membantah ataupun membenarkan apakah pesan yang ditulisnya itu terkait polemik pernyataan anggota DPR yang telah memicu protes dari sebagian ASN karena merasa disamaratakan. Ia hanya menegaskan bahwa BKN secara konsisten terus memberikan dukungan moral kepada para ASN di seluruh Indonesia.
“Sudah banyak video yang kami buat sebelumnya, untuk memotivasi, menguatkan dan meneguhkan hati ASN yang sudah banyak berkarya untuk negara bangsa dan masyarakat,” katanya.
Menurut Zudan, komitmen nyata BKN dalam mendukung karier ASN juga telah dilakukan dengan berbagai program dan kebijakan. Salah satunya BKN telah meningkatkan frekuensi pelaksanaan uji kompetensi jabatan dari empat kali menjadi 12 kali dalam setahun, sehingga kesempatan pengembangan karier ASN menjadi lebih terbuka.
Selain itu, BKN menyelesaikan persoalan kenaikan pangkat ASN yang selama ini terkendala karena pangkat pegawai telah melebihi atasan langsung. Melalui kebijakan baru, ASN yang memenuhi seluruh persyaratan tetap dapat memperoleh hak kenaikan pangkat sesuai ketentuan.
Bahkan, BKN telah memperluas digitalisasi layanan melalui kebijakan kenaikan pangkat yang kini dapat diproses setiap bulan, digitalisasi layanan pensiun dan kenaikan pangkat melalui notifikasi otomatis, hingga pengembangan e-Kinerja Harian yang memungkinkan aktivitas dan capaian kerja ASN dipantau secara real time.
Komentar (0)