KOMPAS.TV - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dituangkan secara tertulis dalam dokumen resmi.
Dokumen tersebut dapat berupa pedoman, keputusan, maupun petunjuk teknis yang menjadi rujukan bersama bagi seluruh pelaksana program di berbagai daerah.
Menurut Netty, arahan yang hanya disampaikan secara verbal berisiko menimbulkan perbedaan penafsiran serta ketidakpastian bagi pihak-pihak yang menjalankan Program MBG di lapangan.
"Setiap arahan, setiap instruksi, itu betul-betul harus terdokumen, menjadi dokumen yang resmi. Entah itu pedoman, kemudian keputusan, petunjuk teknis, dan seterusnya," ujar Netty dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026) (11:41).
Baca Juga: Irma Chaniago Ingatkan Pimpinan BGN Jangan Bikin Masalah Baru, Singgung Warisan Pengurus Lama
Penulis : Dian-Septina
Sumber : Kompas TV
- bgn
- waka bgn
- dpr
- mbg
- komisi ix dpr
Komentar (0)