Pembangunan daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar berbagai program strategis dapat terus berjalan. Di tengah kebutuhan tersebut, obligasi daerah menjadi salah satu instrumen yang dinilai memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui investasi publik.
Melalui obligasi daerah, pemerintah daerah memiliki alternatif sumber pembiayaan di luar APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga pengembangan sektor ekonomi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui instrumen investasi yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah menyerap aspirasi dari sejumlah daerah dalam rangkaian sarasehan sebelumnya, termasuk di Palembang, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melanjutkan agenda serupa ke Pekanbaru, Riau. Sarasehan Nasional bertajuk "Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" ini akan digelar pada Senin (20/7/2026) pukul 13.00 WIB di Hotel Pangeran Pekanbaru.
Melalui forum tersebut, para narasumber dari perwakilan legislatif, pemerintah, BUMN, pihak swasta, dan akademisi akan membahas berbagai perspektif mengenai obligasi daerah, mulai dari aspek kebijakan, pembiayaan pembangunan, peluang implementasi di Indonesia, hingga potensinya sebagai instrumen investasi publik. Sarasehan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai inovasi pembiayaan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Jangan lewatkan Sarasehan Nasional MPR RI pada Senin (20/7/2026) pukul 13.00 WIB melalui detikcom, serta ikuti rangkaian berita dan pembahasan selengkapnya hanya di detikcom.
(prf/ega)
Komentar (0)