JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar pemerintah memperbesar peran dalam pembiayaan kampanye pemilihan umum, khususnya penyediaan alat peraga.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (18/7/2026), menyebut, usulan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperbesar peran negara dalam pembiayaan kampanye, khususnya melalui penyediaan alat peraga kampanye bagi peserta pemilu,” kata dia di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: KPK Tutup Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli, Keterkaitan di Kasus Kuansing Tetap Didalami
Ia berpendapat, peran pemerintah dalam penyediaan alat peraga kampanye dapat mencegah terjadinya korupsi, karena beban biaya yang harus dikeluarkan kandidat pemilu dapat berkurang.
“Selain menciptakan persaingan yang lebih adil, kebijakan ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan peserta pemilu pada sumber pendanaan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan,” ungkapnya.
Budi menyampaikan, usulan itu didasari tingginya biaya kampanye selama ini yang dinilai menciptakan tekanan ekonomi politik bagi peserta pemilu.
“Ketika kandidat harus mengeluarkan dana yang besar untuk memperoleh dukungan politik, menjalankan kampanye, dan mengamankan suara pemilih, muncul kecenderungan untuk mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berisiko berasal dari praktik koruptif,” bebernya.
Menurutnya, selama ini biaya politik pemilu boros karena masih mengandalkan alat peraga dalam jumlah besar.
“Akibatnya, kontestasi sering kali lebih ditentukan oleh kapasitas finansial dibandingkan kualitas gagasan, rekam jejak, maupun integritas calon,” tuturnya.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada
Sumber : Antara
- komisi pemberantasan korupsi
- kpk
- budi prasetyo
- alat peraga kampanye
- kampanye pemilu
Komentar (0)