MV Gotland, Jejak Emas Industri Perkapalan di Indonesia

Mengenakan peci hitam, Presiden Soehato membungkuk. Sejumlah pejabat lain yang mendampinginya juga melakukan hal yang sama. Mata mereka tertuju pada bagian bawah replika kapal. Mungkin mereka sedang memperhatikan bagian lunas kapal dari replika alat transportasi air.

Replika yang sedang diperhatiakn oleh Presiden Soeharto dan tamu undangan lain itu adalah replika dari kapal ro-ro Gotland. Saat itu, Kamis, 14 Maret 1996, Presiden Soeharto meninjau kapal buatan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) di Tanjung Priok, Jakarta. Kapal dengan panjang 168 meter dan lebar lebih dari 27 meter ini merupakan pesanan dari perusahaan pelayaran Rederi AB Gotland, Swedia.

Pesanan ini didapat dari tender internasional yang kontraknya ditandatangani pada Mei 1990 di Pulau Gotland, Swedia. Feri seberat 18.900 gros ton dan mempunyai fasilitas mewah setara dengan hotel bintang lima ini mampu mengangkut 200 penumpang dan 200 truk kontainer. Kala itu, nilai proyek pembuatan kapal ini sekitar 55 juta dolar AS.

Memang layak kepala negara Indonesia saat itu, Soeharto, meninjau kapal buatan anak bangsa ini. Dalam artikel berjudul ”Diam-diam Rampungkan MV Gotland” yang dimuat Kompas pada 25 Maret 1996 disebutkan bahwa kapal ini bukan sekadar tampilannya yang wah, tetapi juga dilengkapi dengan komputer yang serba otomatis dan canggih. Kehebatan lain dari MV Gotland adalah kualitas dan tingkat keselamatannya diakui Swedish National Maritime Administration dan British Department of Trade.

Selain itu, kapal Gotland bukan saja produk unggulan DKB, tetapi tak bisa dimungkiri juga produk kebanggaan bangsa Indonesia. Kala itu, kapal ini merupakan kapal terbesar dan termodern yang pernah dibangun oleh industri perkapalan nasional. Ini merupakan satu tonggak sejarah bagi Indonesia.

Selesainya pembuatan MV Gotland itu membuktikan bahwa saat itu perusahaan nasional perkapalan di Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri. Di tengah berbagai keterbatasan fasilitas dan modal, DKB mampu memenangi tender dan menyelesaikannya dengan baik. Bahkan, ada syarat khusus yang harus dilakukan oleh DKB agar bisa memenangi tender itu. Syarat tersebut adalah keharusan untuk melengkapi berbagai peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal.

Selain kendala peralatan yang harus dipenuhi, kendala lain saat itu adalah faktor manusia. Menurut Direktur Usaha DKB saat itu, Asharsono, tidak jarang ada beberapa barang yang sedianya untuk kapal tersebut hilang diambil tangan-tangan jahil. Untunglah, kendala perilaku itu dapat diatasi dengan mengajak bicara semua orang yang terlibat di dalamnya. Saat itu, DKB menekankan bahwa pembuatan kapal ini bukan sekadar proyek bisnis, melainkan juga pekerjaan yang mempertaruhkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia.

Kapal Gotland bukan satu-satunya pekerjaan yang harus diselesaikan PT DKB saat itu. Mereka juga mendapat kepercayaan untuk membuat empat kapal pendingin 500.000 kaki kubik yang dipesan oleh Sea Trade Belanda dan satu kapal tanker (kimia) 16.000 DWT pesanan Swedia. Selain itu, mereka juga membuat dua tanker LPG dengan kapasitas 5.600 meter kubik untuk tiap kapal pesanan Ahrenkiel, Jerman, dan dua split barge 500 meter kubik pesanan Iran. Sembilan kapal pesanan dari luar negeri yang bernilai Rp 400 miliar ini harus diselesaikan sampai akhir tahun 1999.

Di samping pesanan dari luar negeri, DKB juga sedang mengerjakan proyek enam kapal nasional senilai Rp 35,86 miliar. Kapal-kapal tersebut adalah satu kapal Caraka Jaya tahap III dengan 4.180 DWT, satu kapal tunda 4.200 tenaga kuda pesanan PT Pelindo II, serta dua tongkang minyak.

Pada 1996, Dok Kodja Bahari adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri perkapalan. Ia merupakan gabungan dari empat (BUMN) galangan kapal, yaitu PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok (Persero), PT Kodja (Persero), PT Pelita Bahari (Pesero), serta PT Dok dan Perkapalan Nusantara (Persero). Penggabungan empat perkapalan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1990 dan PP Nomor 13 Tahun 1992.

Hingga saat ini, DKB masih aktif beroperasi. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari saat ini memiliki sembilan galangan yang tersebar di beberapa daerah. Galangan DKB terletak di Jakarta (tiga galangan) dan masing-masing satu galangan di Cirebon, Semarang, Palembang, Sabang, Banjarmasin, dan Batam.

Namun, sayang, kondisi DKB ini tidak menular kepada perusahaan perkapalan pelat merah lainnya. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang berlokasi di Jawa Timur dinyatakan pailit. Status pailit ini diketuk oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 3 Juni 2026. Status ini memutus kesempatan berusaha PT DPS. Aktivitas usaha di perusahaan industri perkapalan yang sudah berdiri selama 116 tahun ini berhenti total pada 30 Juni 2026. Tersiar kabar, pascapailit aset-aset PT DPS akan diambil alih oleh Danantara dan kemudian diserahkan kepada PT PAL, industri perkapalan terbesar di Indonesia.

Industri strategis nasional tentu perlu kebijakan dari pemerintah yang mendukung keberlangsungan usaha mereka. Bukan saja soal adanya kepastian pekerjaan, melainkan juga butuh dukungan insentif-insentif lain yang mendukung usaha mereka. Dengan demikian, jejak emas yang pernah ditorehkan badan usaha negara itu tidak menjadi sejarah saja. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, jejak emas mereka akan terus berkembang dan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Semoga….