Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Iran menangguhkan komitmennya terhadap memorandum perdamaian dengan Amerika Serikat (AS) setelah menilai Washington telah melanggar kesepakatan yang dimediasi Pakistan. Langkah tersebut memperbesar risiko eskalasi konflik di Timur Tengah yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan AS telah menghentikan seluruh komitmen yang sebelumnya disepakati dalam Memorandum Islamabad.
"AS telah melanggar dan menghentikan semua komitmennya dalam kerangka Memorandum Islamabad," kata Gharibabadi dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Fars, dilansir dari Antara, Sabtu (18/7/2026).
Menurut dia, keputusan tersebut membuat Teheran tidak lagi memiliki kewajiban menjalankan isi memorandum yang sebelumnya disepakati kedua negara.
"Dengan demikian, kami juga telah menangguhkan komitmen kami. Kami tidak akan melaksanakannya karena kami sibuk mempertahankan negara ini," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal terbaru memburuknya hubungan Iran dan Amerika Serikat di tengah meningkatnya intensitas konfrontasi militer di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga
- Perang AS-Iran Meluas ke Bahrain & Suriah, Harga Minyak Dunia Membara
- AS dan Iran Saling Serang, Begini Kondisi di Selat Hormuz Sekarang
Memorandum Islamabad disepakati pada Juni 2026 melalui mediasi Pakistan dengan tujuan menghentikan perang sekaligus membuka jalan menuju kesepakatan damai yang lebih permanen antara Iran dan Amerika Serikat. Namun, implementasi kesepakatan tersebut terus menghadapi hambatan setelah kedua negara masih saling melancarkan serangan dalam beberapa pekan terakhir.
Eskalasi konflik semakin meningkat karena masing-masing pihak saling menuduh telah melanggar komitmen yang telah disepakati.
Keputusan Iran menangguhkan komitmen terhadap memorandum tersebut diperkirakan semakin mempersempit peluang tercapainya penyelesaian diplomatik dalam waktu dekat.
Ketegangan yang terus berlangsung juga meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan terhadap jalur perdagangan dan pasokan energi global apabila konflik terus meluas.
Komentar (0)