Wakil Ketua MPR Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan alarm serius dan ancaman bagi masa depan bangsa.

Menyikapi hal itu, dia menekankan agar langkah nyata dan masif harus konsisten dilakukan.

BACA JUGA: Nyamar Jadi Perempuan, Dua Pencuri Satroni Rumah Kosong di Sako, Gasak Uang Puluhan Juta Rupiah

"Tindak kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar masalah rumah tangga, melainkan pelanggaran nilai-nilai kehidupan yang harus segera diatasi," kata Lestari.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan kekerasan terhadap perempuan tertinggi hingga pertengahan 2026.

BACA JUGA: Polres Banyuasin Buka Layanan Hotline Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Catat Nomornya

Data per 30 Juni 2026 itu menunjukkan DKI Jakarta mencatat 561 kasus, diikuti Jawa Barat dengan 457 kasus.

Sepanjang 2026, Komnas Perempuan menerima total 1.833 pengaduan atau rata-rata 10 pengaduan per hari.

BACA JUGA: Shecure Digital Hadir Perkuat Perlindungan Perempuan, Tekan Risiko Pelecehan Daring

Sementara itu, berdasarkan analisis kekerasan berbasis gender, tercatat 520 kasus terjadi di ranah personal, antara lain dalam bentuk kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam pacaran.

Untuk ranah publik, terdapat 320 kasus yang meliputi kekerasan di ruang publik, 232 kasus melalui ranah siber, 31 kasus di tempat kerja, 31 kasus di tempat tinggal, dan 29 kasus lainnya.

Menurut Lestari, sejumlah catatan tersebut harus direspons pihak-pihak terkait dengan segera dan langkah yang tepat.

Rerie yang akrab disapa mendorong penguatan sistem perlindungan perempuan yang menyeluruh dengan dukungan semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Menurut Rerie, Indonesia tidak kekurangan regulasi dalam melindungi setiap warga negara, namun tantangan utamanya adalah konsistensi implementasi regulasi itu di lapangan.

Anggota Komisi X DPR itu menegaskan sejumlah langkah prioritas, seperti peningkatan kapasitas aparat dalam penanganan kasus kekerasan harus berprespektif korban, kolaborasi lintas sektor, dan akses layanan pengaduan serta perlindungan hukum yang mudah dijangkau korban, harus segera diwujudkan.

"Kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direspons dengan langkah nyata dan masif, sebagai bagian upaya menjalankan amanah konstitusi yang mewajibkan perlindungan bagi setiap warga negara," tegas Rerie yang juga menjabat sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri: Direktorat PPA-PPO Hingga Polda-Polres Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak