Sebanyak 15 tokoh terpilih untuk mengisi formasi “Kabinet Bayangan” yang berasal dari inisiatif kalangan masyarakat sipil. Para menteri bayangan yang mayoritas berlatar belakang akademisi dan aktivis masyarakat sipil ini, nantinya, bakal mengawasi kebijakan dari setiap menteri dengan bidang yang sama. Caranya, dengan memberikan gagasan pembanding serta tantangan debat publik untuk membedah kebijakan secara teknokratik.
Setelah melalui proses selama sekitar dua bulan, Kabinet Bayangan hasil inisiatif kelompok masyarakat sipil resmi terbentuk pada Jumat (17/7/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Keadilan Intenasional, panitia seleksi Kabinet Bayangan mengumumkan 15 tokoh yang terpilih untuk mengisi formasi kabinet tersebut.
Kelimabelas tokoh dimaksud antara lain Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Ahmad Jilul QF sebagai Sekretaris Kabinet, Armand Suparman sebagai Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara, Shofwan Al-Banna Choiruzzad sebagai Menteri Luar Negeri, dan Curie Maharani sebagai Menteri Pertahanan. Ada pula Yance Arizona yang terpilih sebagai Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Media Wahyudi Askar sebagai Menteri Perekonomian, Bhima Yudhistira Adhinegara sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Iqbal Damanik sebagai Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta Iman Zanatul Haeri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, Khoirunnisa Nur Agustyati menjadi Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marjinal, Nenden Sekar Arum menjadi Menteri Riset, Teknologi, dan Digital, Irma Hidayana menjadi Menteri Kesehatan, Nabiyla Risfa Izzati menjadi Menteri Sosial dan Layanan Dasar, serta Isnawati Hidayah yang menjadi Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.
Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2026), mengatakan, 15 tokoh terpilih telah melalui serangkaian proses yang dimulai dengan verifikasi berlapis riwayat hidup dan portofolio di setiap bidang.
Hal itu selanjutnya juga diuji oleh panel seleksi yang terdiri dari para akademisi dan aktivis masyarakat sipil, yakni Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Para panel bertugas untuk menilai rekam jejak, kompetensi, serta integritas setiap kandidat.
Selama proses berlangsung, tercatat 121 orang mendaftar untuk menjadi bagian dari Kabinet Bayangan. Jaringan masyarakat sipil pun merekomendasikan sejumlah kandidat potensial yang menghasilkan 102 tokoh yang dipertimbangkan.
Feri yang juga terpilih sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan menjelaskan, kelimabelas tokoh terpilih nantinya akan menjadi mitra langsung dari setiap menteri Kabinet Merah Putih untuk isu yang sama. Setiap kebijakan yang dibuat menteri dari Kabinet Merah Putih akan mendapatkan gagasan pembanding dari menteri bayangan yang mengampu bidang yang sama, bukan komentar umum yang tidak terarah.
Kendati terdiri dari berbagai bidang, gagasan pembanding dan sikap setiap menteri di Kabinet Bayangan mengacu pada satu kerangka, yakni keberpihakan kepada rakyat.
“Kerangka ini menjadi rujukan tunggal saat menteri bayangan maupun secretariat merespons isu apa pun, sehingga publik dapat mengenali garis sikap Kabinet Bayangan meski disampaikan oleh menteri yang berbeda-beda,” kata Feri.
Untuk memperkuat gagasan, Kabinet Bayangan juga akan menggelar dengar pendapat atau public hearing secara rutin. Upaya untuk menggali aspirasi masyarakat ini akan dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke wilayah yang menjadi kantong-kantong keresahan publik. Dengan begitu, para menteri bayangan akan mendengar langsung suara dari berbagai kalangan seperti tokoh nasional, teknokrat, organisasi masyarakat sipil, pengusaha, buruh, guru, dosen, hingga mahasiswa.
Tak berhenti di situ, Kabinet Bayangan juga bakal memberikan tantangan kepada setiap menteri Kabinet Merah Putih, untuk membedah kebijakan pemerintah yang kontroversial secara terbuka di hadapan publik.
“Tantangan debat terbuka kepada menteri-menteri Kabinet Merah Putih, membedah kebijakan secara teknokratik di ruang publik agar kebijakan bermasalah tidak serta merta dilanjutkan tanpa pengujian argumen,” tutur Feri.
Namun, sebelum itu semua dimulai, lanjutnya, Kabinet Bayangan akan mengadakan rapat perdana. Dalam rapat tersebut, agenda kerja awal setiap kementerian bayangan akan disusun. Begitu pula dengan doktrin kunci yang akan menjadi acuan dari sikap resmi Kabinet Bayangan.
Dihubungi secara terpisah, Iman Zanatul Haeri, membenarkan bahwa dirinya menjadi bagian dari Kabinet Bayangan. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bayangan, ia sudah memetakan sejumlah kebijakan yang bakal dikritisi.
Dalam ranah pendidikan, misalnya, ia menyoroti program distribusi interactive flat panel atau smartboard ke berbagai sekolah. Menurut dia, alih-alih memberikan layar pintar ke sekolah-sekolah sebagai media pembelajaran, pemerintah lebih baik menggantinya dengan buku teks berkualitas yang ditetapkan oleh menteri. Selain itu, peralatan yang diperlukan siswa di sekolah, seperti pakaian seragam, buku tulis, dan peralatan penunjang lainnya, justru lebih dibutuhkan ketimbang layar pintar.
Begitu juga dalam pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah. Iman berencana mengusulkan pembentukan platform uji coba MBG yang dilakukan oleh komite sekolah dan komunitas lokal. Kolaborasi dua unsur itu nantinya diarahkan untuk mengedukasi siswa mengenai pangan lokal sehingga masyarakat bisa terus menghidupkan sumber daya serta kearifan lokal masing-masing, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau rawan tengkes.
Platform tersebut, menurut Iman, bisa menjadi gagasan pembanding dari mekanisme distribusi MBG yang sudah dilakukan. Selama ini, MBG didistribusikan secara langsung oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi ke sekolah dengan menu makanan yang belum tentu didiskusikan dengan sekolah dan komunitas lokal.
Adapun dalam ranah kebudayaan, Iman menyoroti soal proyek penyusunan buku Sejarah Indonesia yang tengah dilakukan di bawah kepemimpinan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Catatan Kompas, proyek penulisan buku itu menjadi kontroversi publik antara lain karena berpotensi menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia dari sejarah, berpotensi terlibat konflik kepentingan dalam memandang era Orde Baru dan peran militer, serta proses penulisan yang tidak transparan.
“(Saya akan meminta Menteri Kebudayaan untuk) menghentikan penyusunan buku sejarah dan menggantinya dengan pendanaan penelitian sejarah berjangka panjang,” ujar Guru Sejarah di Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah, Jakarta, yang juga Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru itu.
Selain soal beberapa program prioritas pemerintah, kata Iman, masih ada beberapa hal lain yang juga ia siapkan untuk mengkritisi langkah para menteri di Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya terkait dengan kesejahteraan guru, hingga ide mendirikan Badan Guru Nasional yang mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap perlindungan pada guru.
Sebelumnya, Bhima Yudhistira Adhinegara yang terpilih sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, mengatakan, dalam posisi tersebut ia akan mengawasi kebijakan fiskal agar lebih produktif, terutama terkait penerimaan negara, utang, dan penganggaran. Bahkan, ia juga melontarkan gagasan untuk membuat APBN tandingan, yang memiliki postur lebih berpihak kepada rakyat dan tidak meninggalkan kelas menengah.
Menurut Bhima, pengelolaan keuangan saat ini sudah berada dalam situasi yang genting. Kegentingan itu tidak hanya terjadi secara umum terkait kabinet yang cenderung lebih banyak bekerja secara politis ketimbang teknokratis. Secara spesifik, pengelolaan keuangan negara juga belum berpihak kepada rakyat.
Sementara masyarakat sipil bersiap dengan Kabinet Bayangan, belum ada respons dari pemerintah mengenai inisiatif masyarakat sipil ini. Kompas telah meminta tanggapan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abcurachman melalui pesan singkat daring. Namun, hingga Sabtu sore, keduanya tidak merespons.
Komentar (0)