Liputan6.com, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Tahun Anggaran 2025, yang merealisasikan anggaran sebesar Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif setelah pemblokiran sebesar Rp589,59 miliar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perpusnas di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (16/7/2026) lalu, Komisi X juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk memperkuat pembangunan literasi nasional, pelestarian naskah kuno, digitalisasi koleksi, dan penguatan layanan perpustakaan dapat terus berjalan secara optimal.
Advertisement
Dalam paparannya, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa seluruh unit kerja berhasil menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik dengan tingkat penyerapan di atas 98 persen. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen Perpusnas dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel di tengah berbagai penyesuaian fiskal.
"Kami bersyukur seluruh unit kerja, baik di lingkungan sekretariat utama, kedeputian, unit kerja mandiri, maupun unit pelaksana teknis, mampu mengelola anggaran dengan baik. Penyerapan anggaran di setiap unit kerja tidak ada yang kurang dari 98 persen," ujar Aminudin.
Selain capaian realisasi anggaran, Perpusnas juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menandai keberhasilan Perpusnas mempertahankan merupakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama satu dekade. Di bidang tata kelola kelembagaan, Perpusnas juga mencatat peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi 72,43 dengan predikat BB (Sangat Baik) serta Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,81 dengan predikat A- (Memuaskan dengan Catatan).
Capaian tersebut memperkuat komitmen Perpusnas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran pada tahun 2026 berdampak terhadap sejumlah program prioritas, antara lain bantuan bacaan bermutu bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas, serta penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan penguatan sarana perpustakaan di daerah.
Meski demikian, Perpusnas tetap menjaga capaian pembangunan literasi nasional melalui penyesuaian target kinerja bersama Kementerian PPN/Bappenas, penguatan pendampingan penyusunan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta pengembangan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima).
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dedikasi Perpusnas yang tetap mampu menjaga kualitas layanan dan tata kelola meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pengurangan anggaran berpotensi memengaruhi pembangunan literasi sehingga perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
"Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya," ujar Hetifah.
Dalam pembahasan, sejumlah anggota Komisi X DPR RI turut memberikan masukan terkait pentingnya penguatan anggaran untuk pelestarian naskah kuno, pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil, peningkatan kualitas tata kelola aset, serta dukungan pembiayaan bagi pembangunan literasi nasional.
Secara khusus, Andi Muawiyah Ramly menilai keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi pelestarian naskah kuno sebagai warisan pengetahuan bangsa. Karmila Sari mengingatkan bahwa tingginya realisasi anggaran perlu diikuti dengan pengukuran capaian yang berorientasi pada hasil, sedangkan Ledia Hanifa Amaliah menekankan bahwa kebutuhan anggaran Perpusnas harus diukur berdasarkan dampak pembangunan literasi yang dihasilkan bagi masyarakat.
Selain itu, MY Esti Wijayati menyoroti pentingnya dukungan anggaran ke depan, termasuk penyempurnaan pengelolaan aset dan penjelasan mengenai pagu anggaran yang masih diblokir.
Komentar (0)