JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago tidak setuju dengan wacana pelibatan kantin sekolah untuk menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah kan membuat dapur baru, dapur baru, itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah," ujar Irma di rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Baca juga: Kembali Menguatnya Usulan Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program MBG
Irma berbicara saat Komisi IX DPR rapat bersama Plh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari.
Irma menyampaikan, seluruh pimpinan BGN yang baru harus fokus menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan oleh Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Dia pun mendorong evaluasi tata kelola MBG dilakukan dari sisi fiskal, administrasi, dan SDM.
"Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan," tegasnya.
Baca juga: BGN: Prabowo Persilakan Kaji Pelibatan Kantin Sekolah untuk Program MBG
Dia mengingat kembali pihak asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meminta kepastian di DPR.
"Jadi, bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya, evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan, jadi enggak mandek. Jadi enggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil," sambung Irma.
Sementara itu, Irma menekankan kepada BGN bahwa Komisi IX DPR mengawal penuh pelaksanaan MBG.
BGN sebut Prabowo persilakan kaji pelibatan kantin sekolahWakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengungkap BGN diizinkan mencari alternatif lain seperti pelibatan kantin sekolah sebagai pengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya," kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: Wacana Kantin Gantikan Dapur MBG di Daerah 3T, Mendisdakmen: Belum Ada Keputusan
Agustina melanjutkan, pesan Prabowo ke BGN yakni meminta agar setiap keputusan dibuat lewat kajian yang mendalam.
"Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," ujarnya.
Dia mengatakan, setelah kajian tata kelola MBG selesai dibahas, BGN akan kembali membuat laporan ke Presiden RI.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)