jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (17/7) tentang guru PPPK dituntut rajin tetapi belum dapat gaji, asosiasi sampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito, hingga DBH disalurkan seusai efisiensi anggaran & PAD dimaksimalkan. Simak selengkapnya!
1. 4 Poin Aspirasi Asosiasi PPPK Disampaikan Langsung kepada Mendagri, Bukan Hanya soal Gaji
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: AP3KI Dorong PPPK & P3K Paruh Waktu Setara PNS, Tak Disangka, Aman?
Terdapat 4 poin aspirasi Asosiasi PPPK Indonesia (AP3KI) yang disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada pertemuan Kamis (16/7). Pengurus AP3KI bersyukur karena bisa bertemu Menteri Tito Karnavian untuk menyampaikan aspirasi berkaitan masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu, baik guru, tenaga kependidikan (tendik), tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis.
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Banyak PPPK dan P3K PW Terancam Sanksi, Negara Harus Menyelamatkan Mereka, Alhamdulillah Positif
4 Poin Aspirasi Asosiasi PPPK Disampaikan Langsung kepada Mendagri, Bukan Hanya soal Gaji
2. DBH Buat Bayar PPPK Disalurkan Seusai Pemda Efisiensi Anggaran & PAD Dimaksimalkan
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 3 Usulan PTKNI, Pejabat BKN Merespons, Jangan Korbankan PPPK demi Efisiensi Anggaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemda, asalkan daerah sudah melaksanakan efisiensi dan pemaksimalan PAD.
Hal demikian dikatakan dia saat menjawab pertanyaan awak media soal data jumlah daerah yang tidak mampu membayar PPPK.
Mulanya, Tito menjawab itu dengan mengatakan pihaknya punya data pemerintah daerah yang sulit membayar gaji PPPK.
Baca Selengkapnya di Bawah:
DBH Buat Bayar PPPK Disalurkan Seusai Pemda Efisiensi Anggaran & PAD Dimaksimalkan
3. Guru PPPK Paruh Waktu Dituntut Rajin Kerja, Anehnya Pemda Ogah Bayar Gaji
Malang benar nasib guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Deli Serdang.
Sejak diangkat menjadi ASN PPPK paruh waktu per 1 Desember 2025 hingga Juli 2026 belum menerima gaji.
Padahal, mereka kontraknya sampai November 2026. Itu berarti masih tersisa waktu 4 bulan.
"Saya kasihan lihat kawan-kawan guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Deli Serdang. Masa sudah bekerja layaknya PNS dan PPPK penuh waktu, tetapi sampai hari ini tidak digaji," kata Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Sekjen GTKN) Ratna Purwakesi kepada JPNN, Jumat (17/7/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Guru PPPK Paruh Waktu Dituntut Rajin Kerja, Anehnya Pemda Ogah Bayar Gaji
4. Kecelakaan Beruntun di Sibolangit Deli Serdang, 4 Orang Tewas dan 8 Luka-Luka
Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat memakan korban jiwa.
Empat orang dilaporkan tewas dan sedikitnya delapan lainnya mengalami luka-luka. Kapolsek Pancur Batu Kompol Junaidi saat dihubungi membenarkan terjadinya kecelakaan beruntun tersebut.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kecelakaan Beruntun di Sibolangit Deli Serdang, 4 Orang Tewas dan 8 Luka-Luka
5. Eks Jampidsus Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum
Tersangka kasus dugaan korupsi, eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) menunjuk pengacara Hotman Paris Hutapea untuk menjadi kuasa hukum.
Hotman Paris mengonfirmasi mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada pagi ini.
“Resmi (menerima, red.) surat kuasa pagi ini,” katanya kepada awak media di Jakarta, Jumat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Eks Jampidsus Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Akan Ada Kejutan untuk PPPK & P3K PW, Gaji Aman, Berikut SE MenPANRB yang Harus Diketahui
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Komentar (0)