Pantau - Peneliti Ekonomi GREAT Institute Trisha Devita menilai Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan aktivitas usaha, perubahan struktur ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.
Trisha mengatakan sensus ekonomi bukan sekadar menghitung jumlah usaha atau perusahaan, melainkan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Ia mengungkapkan, "Sensus Ekonomi bukan hanya menghitung jumlah usaha atau perusahaan. Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko dibangun berdasarkan asumsi."
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dengan tujuan memperkuat basis data ekonomi nasional untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pentingnya Pendataan Seluruh Aktivitas EkonomiTrisha mengatakan data sensus membantu pemerintah memahami perkembangan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perubahan pola kerja masyarakat, hingga wilayah yang membutuhkan dukungan pembangunan lebih besar.
Ia mengungkapkan, "Data ini membantu negara memahami bagaimana kegiatan ekonomi berkembang, bagaimana lapangan kerja tercipta, bagaimana pola kerja masyarakat berubah, dan wilayah mana yang membutuhkan dukungan pembangunan lebih besar."
Menurut Trisha, pembaruan data menjadi semakin penting karena aktivitas ekonomi kini berkembang tidak hanya melalui pabrik, kantor, toko, atau pasar konvensional, tetapi juga melalui usaha rumahan, perdagangan berbasis media sosial, pekerjaan mandiri, dan berbagai layanan berbasis teknologi.
Ia menegaskan seluruh aktivitas ekonomi, termasuk usaha mikro, usaha keluarga, dan kegiatan ekonomi informal, perlu tercatat agar seluruh pelaku ekonomi memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Trisha mengatakan, "Banyak kegiatan ekonomi hari ini tidak selalu terlihat dari bangunan usaha formal. Ada usaha rumahan, pedagang yang memasarkan barang melalui media sosial, pekerja mandiri, dan pelaku jasa berbasis platform. Jika aktivitas seperti ini tidak tercatat, maka mereka berisiko tidak terlihat dalam perumusan kebijakan."
Data Sensus Dukung Perencanaan PembangunanBerdasarkan Sensus Ekonomi 2016, BPS mencatat sekitar 26,7 juta usaha dan perusahaan nonpertanian di Indonesia, meningkat dibandingkan sekitar 22,7 juta usaha dan perusahaan nonpertanian pada Sensus Ekonomi 2006.
Trisha mengatakan data yang komprehensif dibutuhkan untuk mendukung efektivitas berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan keterampilan tenaga kerja, penyaluran pembiayaan usaha, hingga pemberian insentif ekonomi sesuai karakteristik daerah.
Ia mengungkapkan, "Di balik angka pertumbuhan ekonomi terdapat kondisi masyarakat yang sangat beragam. Ada daerah yang berkembang karena industri, perdagangan, pariwisata, atau ekonomi digital, tetapi ada pula daerah yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan infrastruktur."
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 belum mampu menggambarkan distribusi pertumbuhan antarwilayah, antarsektor usaha, maupun antarskala kegiatan ekonomi secara rinci.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, peneliti, dan akademisi untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan ekonomi baru, kebutuhan infrastruktur, perkembangan jenis pekerjaan, mobilitas tenaga kerja, serta kesenjangan kapasitas ekonomi antardaerah.
GREAT Institute juga mengajak masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 serta memastikan identitas petugas BPS melalui rompi, kartu pengenal, dan surat tugas resmi karena data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Komentar (0)