JAKARTA, KOMPAS — Biaya pendidikan di Indonesia terus meningkat pada setiap jenjang. Tingginya biaya ini menghadirkan tantangan besar bagi keluarga untuk memastikan anak-anak mereka mampu menuntaskan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Tantangan pendidikan di Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan akses, tetapi juga ketahanan finansial.
”Ketika berbicara mengenai dana pendidikan, banyak yang masih berfokus pada berapa besar dana yang harus dikumpulkan. Padahal, tantangan yang sebenarnya adalah memastikan tujuan tersebut tetap dapat dicapai meskipun kondisi keuangan berubah,” ujar Fabiola Noralita, Direktur Bisnis Individu merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bisnis Korporasi IFG Life, Selasa (14/7/2026).
Seiring dengan masih tingginya biaya pendidikan, perencanaan dana menjadi semakin penting. ”Banyak keluarga baru menyadari besarnya komitmen biaya pendidikan saat anak sudah diterima di perguruan tinggi, padahal idealnya perencanaan dilakukan jauh sebelum momen tersebut," kata Fabiola.
Menurut dia, setiap tujuan finansial jangka panjang, seperti pendidikan, membutuhkan dua fondasi utama, yakni membangun aset dan mengelola risiko. Literasi keuangan perlu berkembang dan tidak sekadar berputar pada cara mengelola pendapatan, menabung, atau berinvestasi.
”Literasi keuangan juga mencakup pemahaman akan pentingnya membangun ketahanan finansial. Dengan demikian, ketika menghadapi kondisi yang tidak diharapkan, masyarakat tidak harus mengorbankan tujuan finansial yang telah dipersiapkan sejak lama,” tambahnya.
Perlindungan finansial melalui asuransi, misalnya, dapat menjadi salah satu instrumen untuk melengkapi perencanaan keuangan. Perannya bukan menggantikan tabungan atau investasi, melainkan menjaga stabilitas keuangan saat terjadi risiko yang berdampak pada kesehatan ataupun kemampuan memperoleh penghasilan. Dengan begitu, tujuan jangka panjang, termasuk pendidikan, tetap dapat diraih.
Momentum penerimaan mahasiswa baru sekaligus menjadi pengingat bahwa pendidikan membutuhkan kesiapan lebih dari sekadar biaya masuk kuliah. Baik bagi orangtua maupun individu yang membiayai pendidikannya sendiri, kebiasaan mengelola keuangan sejak dini menjadi bekal penting agar perjalanan akademik tidak mudah terganggu oleh perubahan kondisi ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan menyelesaikan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik atau kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga kesiapan finansial untuk menjalani pendidikannya hingga tuntas. Oleh karena itu, perencanaan yang komprehensif—mulai dari menabung, berinvestasi, menyiapkan dana darurat, hingga melengkapinya dengan strategi perlindungan terhadap risiko—menjadi bagian penting untuk menjaga agar cita-cita pendidikan tetap berada di jalurnya.
Studi Sun Life Asia Financial Resilience Index 2026, misalnya, mengungkapkan bahwa hanya 14 persen masyarakat Indonesia yang merasa sangat aman secara finansial di tengah tekanan ekonomi. Di sisi lain, tingkat ketahanan finansial masyarakat menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya proporsi individu berketahanan finansial tinggi dari 30 persen pada 2025 menjadi 34 persen pada 2026.
Studi tersebut juga menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup, tanggung jawab finansial terhadap keluarga, serta kesiapan menghadapi tren kenaikan biaya hidup masih menjadi tantangan utama masyarakat Indonesia dalam membangun rasa aman finansial jangka panjang. Studi ini dilakukan oleh Sun Life Asia bersama Genpop pada April 2026 dengan melibatkan 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia.
Studi ini memperlihatkan bahwa rasa aman finansial tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi terkini, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengelola tanggung jawab keuangan dan mempersiapkan masa depan. Mayoritas responden mengaku masih menghadapi tantangan untuk memenuhi tanggung jawab finansial keluarga, sementara sebagian lainnya rutin merasakan tekanan keuangan.
Literasi dan perencanaan yang matang berperan penting dalam membangun rasa aman tersebut. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang baik memiliki tingkat kepercayaan diri finansial 53 poin lebih tinggi dan optimisme masa depan keuangan 47 poin lebih tinggi. Sementara itu, 86 persen responden yang memiliki rencana keuangan jangka panjang merasa yakin dapat mencapai tujuannya. Angka ini jauh melampaui kelompok tanpa perencanaan keuangan yang hanya menyentuh 25 persen.
Teknologi juga kian berperan dalam perjalanan finansial masyarakat. Sebanyak 68 persen responden mengaku menggunakan akal imitasi generatif untuk memperoleh informasi dan panduan keuangan, sedangkan 67 persen responden memperkirakan penggunaannya akan terus meningkat dalam 12 bulan ke depan. Meski demikian, literasi keuangan tetap menjadi fondasi utama agar masyarakat mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan mengambil keputusan yang tepat.
Meskipun teknologi telah membuka akses informasi keuangan yang lebih luas, literasi dan perencanaan yang baik tak tergantikan. ”Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak serta dukungan mitra keuangan yang tepercaya, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri,” ujar Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo.
Berdasarkan publikasi Statistik Penunjang Pendidikan 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata biaya pendidikan terus meningkat pada setiap jenjang. Biaya ini mencapai Rp 19,01 juta per tahun ajaran pada jenjang perguruan tinggi. Bahkan, rata-rata total biaya yang dikeluarkan mahasiswa dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas menyentuh Rp 24,42 juta per tahun ajaran.
”Angka Rp 19,01 juta per tahun di perguruan tinggi yang dirilis BPS itu hanyalah puncak gunung es. Realitasnya, mahalnya biaya pendidikan sudah menjadi beban berat sejak jenjang dasar (SD/MI) hingga menengah,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji, Rabu (15/7/2026).
Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan sekolah gratis untuk pendidikan dasar (SD-SMP), praktiknya di lapangan dinilai belum terealisasi dengan baik. Sekolah negeri gratis sering kali sekadar formalitas di atas kertas. Pendidikan gratis di sekolah swasta pun masih menjadi wacana yang belum terimplementasi. Padahal, biaya pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah juga dinilai belum berhasil mengontrol otonomi kampus. Kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) justru berujung pada liberalisasi tarif uang kuliah tunggal (UKT) secara tak terkendali. ”Pemerintah harus berhenti memosisikan diri sebagai ’fasilitator pasar pendidikan’ dan kembali menjadi ’penjamin hak pendidikan’,” tambahnya.
Pendidikan berbiaya tinggi pada akhirnya memaksa orangtua untuk memiliki ketahanan finansial guna merampungkan pendidikan anak-anak mereka. ”Bagi orangtua secara individu, menyelamatkan anak agar bisa tetap kuliah dengan mengatur keuangan secara ketat adalah langkah penyelamatan yang realistis hari ini. Namun, secara kolektif sebagai publik, kita tidak boleh maklum,” kata Ubaid.
JPPI menilai, narasi bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang keluarga merupakan bentuk cuci tangan halus dari negara. Ketika pendidikan dilabeli sebagai investasi pribadi, kesalahan cenderung dilimpahkan kepada orangtua—yang dianggap gagal berinvestasi atau tidak melek finansial—jika anak terpaksa putus sekolah akibat ketiadaan biaya. ”Jadi, sangat tidak cukup dan tidak adil jika beban ini hanya digeser ke pundak keluarga lewat dorongan menyiapkan dana pendidikan,” ucapnya.
Menurut Ubaid, solusi jangka panjangnya bukanlah melatih masyarakat bertahan di dalam sistem yang mahal, melainkan merombak sistem agar biaya pendidikan dapat ditekan dan dikendalikan oleh negara. Apalagi, kenaikan biaya yang tak terkendali berpotensi memicu segregasi sosial dan memperlebar jurang kesenjangan. ”Perguruan tinggi negeri, yang seharusnya menjadi motor mobilitas vertikal bagi anak-anak dari keluarga miskin, kini seolah berubah menjadi klub eksklusif bagi kelompok kaya,” tutupnya.
Komentar (0)