Pasuruan (beritajatim.com) – Dinamika penerimaan peserta didik baru pada lembaga pendidikan khusus bentukan pemerintah mempelihatkan adanya disparitas angka keterisian kuota yang cukup mencolok antartingkat satuan. Sementara antusiasme pendaftar pada jenjang pendidikan menengah melesat tajam, tingkat keterisian bangku di sekolah dasar justru terpantau belum memenuhi target awal.
Otoritas terkait kini tengah merumuskan formula taktis bersama jajaran pemerintah kota guna menyisir anak-anak usia sekolah di kawasan pemukiman yang belum terdaftar. Langkah jemput bola dinilai menjadi solusi paling rasional agar hak pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap terpenuhi secara merata.
“Jadi kalau kekurangan, pada dasarnya itu di SD, tapi kalau untuk SMP, SMA malah sudah katakanlah over kuota, udah melebihi kapasitasnya. Nah, untuk SD ini masih kita tunggu sampai bulan kedua, jadi kalau saya tidak salah udah 60% dari alokasi yang ada,” jelas Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, Jumat (17/7).
Gus Ipul sapaan akrabnya mengatakan bahwa dari total alokasi awal yang disediakan untuk jenjang SD sebesar lebih dari 9.000 kursi, saat ini baru terpenuhi sekitar 6.000 siswa di lapangan.
Pemerintah memutuskan untuk menerapkan sistem pendaftaran yang lebih adaptif guna mengakomodasi calon murid yang terkendala masalah administrasi kependudukan pada bulan-bulan sebelumnya. Fleksibilitas ini diharapkan mampu mendongkrak persentase keterisian kelas hingga mendekati angka seratus persen sebelum akhir tahun ajaran.
Secara akumulatif di tingkat nasional, jumlah siswa aktif yang mengikuti proses pembelajaran pada tahun ini mengalami lonjakan yang sangat masif dibanding periode lalu. Pihak kementerian optimis target penambahan jumlah anak didik pada tahun-tahun berikutnya akan tercapai seiring dengan matangnya perencanaan zonasi.
“Alokasi kita untuk SD itu lebih dari 9.000, tapi kali udah terpenuhi kira-kira sekarang ini hampir 6.000, jadi masih kurang memang, tapi insyaallah nanti kita coba lagi. Kita beri kesempatan berikutnya karena di Sekolah Rakyat itu kan multi entry, multi exit, jadi nanti bisa masuk September atau masuk Agustus,” tambah Gus Ipul.
Model pembelajaran yang akomodatif ini sengaja dirancang agar anak-anak pinggiran tidak kehilangan kesempatan belajar akibat problem ekonomi keluarga.
Selain mengejar kuota siswa, kementerian juga tengah mematangkan proses rekrutmen tahunan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik profesional. Posisi penting seperti guru, wali asrama, hingga wali asuh akan disaring secara ketat demi menjaga mutu lulusan Sekolah Rakyat.
Melalui perbaikan sistem zonasi dan fleksibilitas pendaftaran, Kota Pasuruan diharapkan mampu menuntaskan problem anak putus sekolah secara signifikan. Ke depan, penggabungan data siswa angkatan lama dan baru secara nasional diproyeksikan akan menembus angka di atas 45.000 peserta didik aktif. (Ada)
Komentar (0)