Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menegaskan 74 jenis layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang diberikan kepada warga, gratis tanpa dipungut biaya.
Irvan Wahyudrajad Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya mengatakan, seluruh layanan itu mencakup berbagai peristiwa penting dalam kehidupan warga. Mulai dari kelahiran, kebutuhan sekolah, pernikahan, perceraian, hingga akta kematian.
“Dan dalam konteks itu kami sampaikan bahwa pelayanan adminduk di kami itu ada 74 layanan. Semua life event atau siklus kehidupan butuh adminduk. Peristiwa penting mulai lahir, sekolah, kemudian nikah ya, cerai, kawin, meninggal itu semua butuh adminduk,” kata Irvan saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (17/7/2026).
(kiri ke kanan) Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya dan Irvan Wahyudrajad Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (17/7/2026). Foto: Billy suarasurabaya.netDia mencontohkan, untuk layanan kelahiran, Dispendukcapil Surabaya sudah bekerja sama dengan 69 rumah sakit dan lebih dari 150 puskesmas. Nantinya, bayi yang lahir dari orang tua ber-KTP atau masuk kartu keluarga (KK) Surabaya bisa langsung mendapatkan tiga layanan gratis dalam waktu 1×24 jam.
“Warga Surabaya ber KTP Surabaya atau ber KK Surabaya lahir bayi itu langsung mendapatkan gratis ya, sekali lagi 74 layanan itu gratis ya. Tidak boleh dikaitkan dengan pengutan maupun iuran-iuran lingkungan,” ungkapnya.
Bayi yang baru lahir itu langsung mendapatkan tiga layanan, yakni akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan perubahan Kartu Keluarga orang tua. Dengan terbitnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), bayi juga dapat langsung terhubung dengan layanan BPJS Kesehatan.
NIK bayi penting, lantaran langsung dengan akses layanan kesehatan. Jika bayi butuh perawatan lanjutan, data kependudukan akan memudahkan akses layanan.
“Nah, ketika dia mempunyai NIK, otomatis di Surabaya itu tercover BPJS. Mungkin bayinya itu ada yang harus rawat inap karena (penyakit) kuning atau imunisasi, vaksinasi dan sebagainya. Ada tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Itu otomatis tercover BPJS,” jelasnya.
Karenanya, Dispendukcapil meminta orang tua menyiapkan dokumen sejak sebelum persalinan. Bahkan, fasilitas kesehatan juga sudah diminta membantu memastikan dokumen orang tua dan nama bayi siap diproses, agar layanan adminduk bisa langsung diterbitkan.
Menurut Irvan, dokumen kependudukan tidak bisa dianggap sekadar identitas warga. Baik KTP, KK, maupun dokumen adminduk lainnya juga jadi dasar hukum untuk mengakses berbagai layanan publik.
Meski demikian, Kadispendukcapil itu mengakui, salah satu titik rawan pungutan biasanya muncul saat ada warga pindah datang. Warga memang wajib melapor kepada RT/RW agar keberadaannya tercatat sesuai domisili.
Namun, proses pencatatan adminduk tidak boleh dijadikan alasan untuk meminta uang atau mengaitkan layanan dengan iuran lingkungan. “Sesuai yang disampaikan. Ya sudah kalau layanan pendudukan ya sudah jalankan. Artinya jangan dikaitkan (dengan iuran lingkungan), enggak ya ada hubungannya,” tegasnya. (bil/ipg)
Komentar (0)