Bisnis.com, DHARMASRAYA — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, mengumpulkan dana Rp6,6 miliar dari enam perusahaan untuk membangun infrastruktur di sejumlah desa. Pendanaan tersebut berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lima perusahaan kelapa sawit (CPO) dan satu perusahaan sektor transportasi.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.
"Saya mengapresiasi seluruh perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah melalui pelaksanaan program CSR. Dari kolaborasi ini terkumpul dana Rp6,6 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di sejumlah desa di Dharmasraya," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (16/7/2026).
Dia mengatakan kerja sama tersebut memungkinkan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pada lima titik, yakni peningkatan Jalan Piruko Barat–Padang Tarok, peningkatan Jalan Bukik Bajang–Padang Tarok, pembangunan Jalan Lingkar Sopan Jaya (DBH Sawit), rehabilitasi jalan menuju Sport Center Dharmasraya dan SMK Negeri 1 Koto Baru, serta rehabilitasi Jalan Ruas Simpang Lintas Sungai Dareh–Sungai Kilangan sepanjang 1,7 kilometer.
"Keseluruhan pekerjaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Dharmasraya," ujarnya.
Adapun kerja sama tersebut diawali dengan kesepakatan antara Pemkab Dharmasraya dan PT Hamparan Kemilau Indah, PT Dharmasraya Sawit Lestari, serta PT Dharmasraya Lestarindo. Ketiga perusahaan tersebut akan melaksanakan program CSR berupa peningkatan Jalan Piruko Barat–Padang Tarok dan Jalan Bukik Bajang–Padang Tarok guna meningkatkan akses masyarakat menuju kawasan permukiman dan sentra ekonomi.
Baca Juga
- Pemkab Dharmasraya Usulkan Revitalisasi 52 Unit Sekolah Dibantu Kemendikdasmen
- Wujudkan Ketahanan Pangan, Dharmasraya Optimalkan Penggarapan Lahan Sawah
- Pemkab Dharmasraya Tawarkan Lahan 14.961 Hektare untuk Pengembangan Jagung
Selanjutnya, Pemkab Dharmasraya juga menyepakati kerja sama dengan PT Sumbar Andalas Kencana melalui program CSR untuk pembangunan Jalan Lingkar Sopan Jaya yang dikolaborasikan dengan pendanaan dari DBH Sawit.
"Pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan sekitarnya," harapnya.
Pemkab Dharmasraya bersama PT Andalas Wahana Berjaya juga menyepakati kerja sama rehabilitasi jalan menuju Sport Center Dharmasraya dan SMK Negeri 1 Koto Baru. Perbaikan ruas jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta akses menuju fasilitas pendidikan dan olahraga.
Selain itu, Pemkab Dharmasraya juga menyepakati kerja sama dengan PT Kali Dareh melalui program CSR untuk rehabilitasi Jalan Ruas Simpang Lintas Sungai Dareh–Sungai Kilangan sepanjang 1,7 kilometer.
Annisa mengatakan rehabilitasi ruas jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di kawasan tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi bukti bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun Pemkab Dharmasraya bersama dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah," katanya.
Sebelumnya, program CSR perusahaan telah digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di lima titik, yakni Nagari Taratak Tinggi, Nagari Koto Gadang, Nagari Sinamar, Wonotiung–Koto Salak, dan Bukit Hujan, Nagari Koto Besar.
Pemkab Dharmasraya menilai kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ke depan, pemerintah berharap kerja sama serupa dapat terus berlanjut guna memperluas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
"Langkah kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah," tutup Annisa.
Komentar (0)