Waka Komisi IX DPR Setuju Kantin Sekolah Kelola MBG: Cegah Keracunan

detik.com
12 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik jika kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program makan bergizi gratis (MBG). Yahya menilai biaya operasional relatif lebih murah jika MBG dikelola oleh pihak sekolah.

"Saya menyambut baik gagasan atau rencana pelibatan sekolah dalam mengelola MBG ke depan. Kedua, perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG. Karena tidak semua sekolah punya lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Bagi sekolah yang mampu dipersilahkan dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Baca juga: Prabowo Persilakan Kaji Pelibatan Kantin Sekolah untuk MBG

Yahya mengatakan jika rencana ini diterapkan, maka perlu dikaji skema pembiayaan untuk dapur yang disediakan oleh sekolah. Namun kata dia, biaya yang dikeluarkan cenderung akan lebih murah.

"Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Karena biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan," lebih lanjut.

Lebih lanjut, Zaini menilai orang tua siswa akan melakukan pengawasan terhadap kualitas MBG jika dikelola oleh sekolah. Sehingga, kata dia, pengawasan ini bisa mencegah terjadinya keracunan makanan.

"Pelibatan sekolah akan meningkat partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaatnya tidak banyak," ucap dia.

Baca juga: Komisi IX DPR Sambut Instruksi Prabowo Minta Menteri Terkait Bantu Benahi MBG

Ia juga menyinggung soal sasaran penerima manfaat MBG. Dia mengusulkan MBG difokuskan ke sekolah yang memiliki murid dengan golongan yang tidak mampu.

"Fokus lokasi sekolah hanya bagi sekolah-sekolah yang muridnya dari golongan yang tidak mampu, khususnya sekolah-sekolah negeri. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang kaya tidak diperlukan. Supaya terjadi refocusing penerima manfaat," pungkasnya.




(lir/zap)


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Editorial MI: Mengobati dari Hulu
• 12 jam lalu
0
thumb
Prabowo Akan Luncurkan Motor Listrik Nasional dalam Waktu Dekat
• 16 menit lalu
0
thumb
Kelangkaan BBM di Sumatera, Mengapa Bisa Terjadi?
• 1 jam lalu
0
thumb
Tolak Wacana SPP di Sekolah Negeri, Ono Surono: Negara Wajib Biayai Pendidikan 12 Tahun
• 6 jam lalu
0
thumb
Dari Azerbaijan ke Tangerang, Alexandre Ramalingom Bawa Misi Kebangkitan Persita
• 1 jam lalu
0
Berhasil disimpan.