Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) hingga Juni 2026, mencatat telah menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak dari DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Data per 30 Juni 2026, asal pengaduan terbanyak adalah dari DKI Jakarta dengan 561 kasus, kemudian Jawa Barat 457 kasus," kata Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII di Jakarta, Kamis (16/7).
Selanjutnya disusul jumlah pengaduan dari Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 115 kasus, 109 kasus, dan 109 kasus.
Komnas Perempuan sendiri memiliki sejumlah kanal pengaduan yang meliputi Bitly, email, datang langsung, surat, WhatsApp, telepon, dan media sosial.
"Dengan kanal digital mendominasi pelaporan," kata dia.
Sepanjang 2026, pihaknya menerima total pengaduan sebanyak 1.833 kasus atau 10 pengaduan per hari.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.279 kasus dapat dilanjutkan.
"Dan 554 kasus tidak dapat dilanjutkan, karena misalnya kronologi tidak lengkap, kemudian korban tidak bersedia untuk melanjutkan atau mencabut laporannya, atau korban tidak dapat dihubungi kembali ini," kata Maria Ulfah Anshor.
Kemudian dari jumlah kasus yang dapat dilanjutkan, 641 telah mendapat penyikapan.
Sementara dari analisis kekerasan berbasis gender, tercatat ada 520 kasus ranah personal yang meliputi kekerasan terhadap istri, kemudian kekerasan dalam pacaran, kekerasan mantan istri, dan yang lainnya.
"Kemudian ada sebanyak 320 kasus di ranah publik karena kejadiannya di ranah ranah publik. Yang melalui cyber ada 232 kasus, di tempat kerja 31 kasus, kemudian di tempat tinggal ada 31 kasus, dan lainnya sebanyak 29 kasus," kata Maria Ulfah Anshor.
Selanjutnya kategori kekerasan di ranah negara karena pelakunya aparat negara dan kejadiannya sebagian besar ada di ruang-ruang perkantoran negara, tercatat perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) 22 kasus, dan lainnya 4 kasus.
Baca juga: Komnas minta stop kebijakan pengendalian penduduk targetkan perempuan
Baca juga: Komnas: Pemerintahan butuh pemimpin yang komitmen hapus diskriminasi
"Data per 30 Juni 2026, asal pengaduan terbanyak adalah dari DKI Jakarta dengan 561 kasus, kemudian Jawa Barat 457 kasus," kata Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII di Jakarta, Kamis (16/7).
Selanjutnya disusul jumlah pengaduan dari Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 115 kasus, 109 kasus, dan 109 kasus.
Komnas Perempuan sendiri memiliki sejumlah kanal pengaduan yang meliputi Bitly, email, datang langsung, surat, WhatsApp, telepon, dan media sosial.
"Dengan kanal digital mendominasi pelaporan," kata dia.
Sepanjang 2026, pihaknya menerima total pengaduan sebanyak 1.833 kasus atau 10 pengaduan per hari.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.279 kasus dapat dilanjutkan.
"Dan 554 kasus tidak dapat dilanjutkan, karena misalnya kronologi tidak lengkap, kemudian korban tidak bersedia untuk melanjutkan atau mencabut laporannya, atau korban tidak dapat dihubungi kembali ini," kata Maria Ulfah Anshor.
Kemudian dari jumlah kasus yang dapat dilanjutkan, 641 telah mendapat penyikapan.
Sementara dari analisis kekerasan berbasis gender, tercatat ada 520 kasus ranah personal yang meliputi kekerasan terhadap istri, kemudian kekerasan dalam pacaran, kekerasan mantan istri, dan yang lainnya.
"Kemudian ada sebanyak 320 kasus di ranah publik karena kejadiannya di ranah ranah publik. Yang melalui cyber ada 232 kasus, di tempat kerja 31 kasus, kemudian di tempat tinggal ada 31 kasus, dan lainnya sebanyak 29 kasus," kata Maria Ulfah Anshor.
Selanjutnya kategori kekerasan di ranah negara karena pelakunya aparat negara dan kejadiannya sebagian besar ada di ruang-ruang perkantoran negara, tercatat perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) 22 kasus, dan lainnya 4 kasus.
Baca juga: Komnas minta stop kebijakan pengendalian penduduk targetkan perempuan
Baca juga: Komnas: Pemerintahan butuh pemimpin yang komitmen hapus diskriminasi
Komentar (0)