HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mematangkan kesiapan penerapan sistem baru pengelolaan sampah yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Salah satu langkahnya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan yang menitikberatkan pada penguatan sistem data.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan kesiapan menuju penerapan TPA residu tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, tetapi juga dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengelolaan data persampahan.
“Pelaksanaan Bimtek Jakstrada ini mengangkat tema sinergitas pengolahan data persampahan,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Menurut Helmy, bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyusun kebijakan, melakukan pendataan, mengevaluasi, serta memperkuat sistem pengurangan dan penanganan sampah secara berkelanjutan.
“Karena persoalan sampah di Kota Makassar bukan hanya soal pembenahan sistem, pemilahan maupun pengolahan, tetapi juga bagaimana kita memiliki data yang akurat mengenai pengelolaan sampah,” lanjutnya.
Melalui kebijakan baru tersebut, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa hanya akan menerima sampah residu, yakni sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, diolah, maupun didaur ulang.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi besar pengelolaan sampah di Kota Makassar yang tidak lagi bertumpu pada sistem pembuangan akhir, melainkan mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber melalui pemilahan, pengolahan, dan daur ulang.
Helmy mengakui, selama ini salah satu kelemahan pengelolaan sampah di Makassar adalah sistem pendataan yang masih didominasi pencatatan manual. Akibatnya, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah belum seluruhnya tergambarkan dalam data resmi.
“Kalau kita tidak melakukan pendataan dengan baik, tentu kita tidak mengetahui seberapa besar sampah yang sudah berhasil kita kelola,” tuturnya.
“Padahal sepanjang 2026 banyak gerakan yang sudah dilakukan, tetapi belum seluruhnya tercatat secara optimal,” sambung Helmy.
Ia menilai, perbaikan data menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan lingkungan yang tepat sasaran sekaligus mengukur efektivitas berbagai program yang telah dijalankan.
Helmy mengungkapkan, berdasarkan data 2025, tingkat sampah yang berhasil terkelola di Makassar masih berada di kisaran 2 persen. Padahal melalui berbagai gerakan sepanjang 2026, capaian tersebut diyakini telah meningkat signifikan.
“Jika melihat berbagai gerakan yang sudah berjalan sepanjang 2026, sebenarnya kita optimistis capaian pengelolaan sampah sudah bisa mendekati 30 persen dibandingkan tahun lalu. Tetapi karena sistem datanya belum baik, angka tersebut belum bisa tergambarkan. Makanya melalui Bimtek Jakstrada ini kita ingin memperbaiki manajemen data,” jelasnya.
Menurutnya, pembenahan data tersebut tidak hanya menjadi bagian dari evaluasi internal, tetapi juga mendukung target nasional pengelolaan sampah dan program Makassar Zero Waste 2029.
“Karena itu edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting agar proses pemilahan sampah sudah dilakukan sejak dari rumah,” katanya. (*)
Komentar (0)