Komisi IX DPR Bakal Bentuk Panja Tata Kelola MBG, Harap Bisa Bentuk Roadmap

Komisi IX DPR RI berencana membentuk panitia kerja (Panja) tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembentukan ini disetujui mayoritas anggota saat rapat dengar pendapat dengan MBG Watch di DPR, Kamis (16/7).

“Kita sudah banyak dengar masukan, input, saran, dan ya terima kasih sudah mau secara gamblang sampaikan apa yang dirasakan dan dipelajari tentunya ini masukan yang sangat berharga untuk kita ke depan memperbaiki atau membuat program ini menjadi lebih bermanfaat,” ucap Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, di dalam rapat.

“Seperti yang sudah kita diskusikan tadi ada kemungkinan dalam waktu dekat kita akan membuat panja dan saya harap bapak ibu, teman teman MBG Watch bisa hadir juga memberikan masukan dan pandangan dalam panja tata kelola program MBG,” tambahnya.

Ditemui usai rapat, Charles menilai pengelolaan MBG saat ini belum disertai dengan roadmap yang jelas.

“Salah satunya karena kita belum melihat ada roadmap yang jelas dalam pelaksanaan program ini. Sehingga harapan kami, dengan adanya Panja tersebut, kita nanti bisa membahas ini jauh lebih spesifik dan komprehensif, dan menghasilkan bukan saja rekomendasi kepada pemerintah, tetapi juga sebuah roadmap bahwa program ini harus dijalankan seperti apa,” tuturnya.

Charles menjelaskan, nantinya Panja akan mendalami soal penerima manfaat MBG hingga anggaran yang dibutuhkan.

“Jumlah penerima manfaatnya berapa sih sebetulnya? Karena kalau kita mengacu pada tujuan awal program ini—memperbaiki kondisi gizi anak, mengurangi angka stunting—maka tidak semua anak harus diberikan makan, gitu kan,” tuturnya.

“Bukan 82 juta penerima manfaatnya, tetapi harus dikecilkan sesuai dengan kebutuhan, yang kalau tadi menurut Mas Media, angkanya 26 juta anak saja sudah cukup dengan anggaran yang hanya 60-an triliun, dibandingkan dengan anggaran MBG tahun ini yang mencapai sebetulnya 335 triliun ya, tetapi direvisi menjadi 258 triliun,” tambahnya.

Terakhir, Charles berharap agar Panja dapat merincikan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan MBG.

“Jadi kita berharap dengan adanya Panja tersebut akan ada hal-hal yang lebih spesifik dan komprehensif tentang bagaimana ke depan program ini harus dijalankan,” tandasnya.