Semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, memang masih aktif, tetapi debitnya terus menurun. Namun, di balik penurunan tersebut, kondisi tanggul kolam penampungan lumpur justru semakin kritis. Munculnya rembesan di sejumlah titik memicu kekhawatiran akan ancaman terhadap ribuan warga dan infrastruktur vital di sekitarnya.
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat debit semburan lumpur panas turun dari sekitar 100.000-120.000 meter kubik per hari menjadi 27.000-32.000 meter kubik per hari.
Selama hampir dua dekade, material lumpur dialirkan ke Sungai Porong menggunakan kapal keruk (dredger). Volume lumpur yang dialirkan mencapai sekitar 21 juta meter kubik per tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kapasitas tampung kolam dan mempertahankan keamanan tanggul.
Namun, di tengah penurunan debit semburan, kondisi kolam penampungan justru semakin penuh dan tanggul dinilai semakin kritis. Dampaknya, rembesan mulai bermunculan di sejumlah titik sepanjang tanggul yang memiliki panjang sekitar 11 kilometer.
Rembesan terbaru ditemukan di tanggul titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Jumat (10/7/2026). Lokasinya berada di sisi utara dan barat pusat semburan, berdekatan dengan Jalan Nasional Porong dan jalur rel kereta api.
Kemunculan rembesan tersebut memicu kekhawatiran warga yang tinggal di sekitar kolam lumpur. Mereka khawatir tanggul setinggi 11-12 meter itu jebol sehingga lumpur meluber ke permukiman.
"Sepengetahuan saya, rembesan-rembesan itu mulai bermunculan tahun ini dan jumlahnya semakin banyak dalam dua bulan terakhir," ujar Munir (46), warga Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kamis (16/7/2026).
Rumah Munir hanya berjarak sekitar enam meter dari tanggul dan dipisahkan oleh sebuah jalan kabupaten.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengakui kekhawatiran masyarakat tersebut. Menurut dia, warga masih menyimpan trauma akibat bencana lumpur yang terjadi 20 tahun lalu dan menenggelamkan sejumlah desa di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon.
"Segera carikan solusinya agar warga kami selamat. Korban bencana 20 tahun lalu saja hingga kini masih banyak yang belum tuntas persoalannya. Jangan sampai peristiwa itu terulang," kata Mimik.
Semburan lumpur panas pertama kali muncul pada 29 Mei 2006 di area pengeboran sumur Banjarpanji-1 di Kecamatan Porong. Hingga kini fenomena geologi tersebut masih berlangsung dan belum diketahui kapan akan berhenti.
Perdebatan mengenai penyebab semburan juga masih berlangsung. Sejumlah penelitian menyebutkan semburan dipicu aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas, sedangkan penelitian lain mengaitkannya dengan gempa Yogyakarta 2006 serta kondisi geologi bawah permukaan di wilayah Sidoarjo.
Saat ini luas kolam penampungan lumpur mencapai sekitar 557,7 hektar dengan kapasitas maksimum 44,6 juta meter kubik. Berdasarkan data PPLS, volume lumpur yang telah tertampung sekitar 38,1 juta meter kubik sehingga kapasitas yang tersisa sekitar 6,5 juta meter kubik.
Dengan volume sebesar itu, kolam lumpur berpotensi menjadi sumber bencana apabila terjadi luapan, rembesan, ataupun jebolnya tanggul.
Lantas apa penyebab munculnya rembesan-rembesan di titik-titik tanggul waduk lumpur? PPLS masih menyelidiki penyebab munculnya rembesan sebagai dasar penentuan langkah penanganan yang sesuai standar teknis.
Bagaimana dengan dugaan penurunan tanah atau subsidence sebagai faktor penyebab tanggul kritis? Menurut Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto, berdasarkan data PPLS terjadi penurunan tanah di titik 10D rata-rata 0,5 meter per tahun.
Namun, besarnya penurunan tanah tidak sama di seluruh tanggul. Menurut Arif, tanggul sisi selatan relatif lebih stabil, sedangkan titik 10D merupakan salah satu lokasi paling rentan.
"Penyebabnya antara lain karena wilayah Sidoarjo tersusun atas endapan sedimen sehingga daya dukung tanahnya rendah," ujar Arif, Senin (13/7/2026).
Selain itu, terdapat pengaruh Sesar Siring dan Sesar Watukosek yang merupakan patahan aktif di wilayah tersebut. Pergerakan kedua sesar itu ikut memicu penurunan muka tanah.
Untuk mengurangi risiko, PPLS melakukan penguatan dan peninggian tanggul agar lumpur tidak meluap.
Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) PPLS Mahdani mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana tanggap darurat sejak 2019 dan ditargetkan disahkan pada tahun ini.
"Di dalamnya sudah diatur mengenai safety drill, pembagian tugas, lokasi posko, dan mekanisme penanganan. Tinggal ditetapkan oleh kepala daerah," ujarnya.
Fenomena penurunan tanah juga diteliti Dosen Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Akbar Kurniawan menggunakan kombinasi metode geodetik, citra Sentinel-1 SAR, pengukuran GNSS, dan levelling.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kawasan utama yang mengalami penurunan tanah, yakni area tanggul lumpur, Desa Wunut di sebelah barat semburan, serta kawasan timur dan utara pusat semburan.
Penurunan tanah terbesar terjadi di empat desa di Kecamatan Tanggulangin, yakni Banjarasri, Kedungbanteng, Banjarpanji, dan Kalidawir. Berdasarkan pengukuran SAR, laju penurunan tanah di kawasan tersebut mencapai sekitar 40 sentimeter per tahun.
Sementara itu, di sekitar tanggul lumpur penurunan tanah berkisar 15-20 sentimeter per tahun, sedangkan di Desa Wunut sekitar 10-15 sentimeter per tahun.
Selain penurunan tanah, kondisi tanggul yang semakin kritis diduga berkaitan dengan berkurangnya volume pengaliran lumpur ke Sungai Porong.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai penguatan tanggul saja tidak cukup. Menurut dia, pengaliran lumpur ke Sungai Porong harus kembali dioptimalkan agar kapasitas kolam tetap terjaga.
Ia mengungkapkan anggaran pengendalian lumpur dari Kementerian Pekerjaan Umum turun dari Rp 227 miliar menjadi Rp 169 miliar.
"Pengurangan Rp 58 miliar itu sangat berpengaruh terhadap pengendalian lumpur. Untuk keselamatan publik tidak boleh ada kompromi karena nilai nyawa manusia tidak terhingga," kata Bambang.
PPLS sebelumnya mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir volume pengaliran lumpur diturunkan dari sekitar 21 juta meter kubik menjadi 13 juta meter kubik per tahun. Kondisi tersebut membuat kapasitas kolam lebih cepat penuh. Apabila disertai curah hujan tinggi, risiko overtopping atau luapan yang dapat memicu jebolnya tanggul akan meningkat.
Bambang juga mendorong pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di sepanjang tanggul serta penguatan simulasi tanggap bencana bagi masyarakat.
"EWS penting karena tanggul berdekatan dengan ribuan rumah penduduk. Jaraknya sangat dekat, hanya dipisahkan jalan," ujarnya.
Menurut Bambang, pemerintah juga perlu memperkuat mitigasi bencana lumpur melalui keterlibatan BNPB dan Basarnas. Ke depan, pengelolaan Lumpur Sidoarjo tidak cukup hanya mengandalkan pemeliharaan rutin, tetapi memerlukan inovasi berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan geologi sekaligus keterbatasan anggaran.
Komentar (0)