Sore itu, 15 Juli 2016. Hari musim panas yang hangat hampir berakhir. Banyak orang menghabiskan malam Jumat itu bersama teman atau keluarga, menyambut akhir pekan dengan santai. Tidak ada yang mengira Turki akan segera mengalami perubahan yang begitu mendasar.
Beberapa jam kemudian, tank-tank melaju di jalanan. Jet tempur melintas di atas Ankara dan Istanbul. Tentara memblokir Jembatan Bosphorus, penghubung antara Eropa dan Asia. Parlemen di Ankara dihujani tembakan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan muncul lewat sambungan video dan menyerukan rakyat turun ke jalan menggagalkan kudeta.
Upaya kudeta tersebut gagal malam itu juga, namun dampak politiknya masih terasa hingga sekarang.
Pemerintah Turki menuding gerakan Gulen berada di balik upaya kudeta. Pendirinya, ulama Muslim Fethullah Gulen, pernah dianggap sebagai sekutu dekat Erdogan. Bersama-sama, keduanya memainkan peran penting dalam meredam pengaruh politik militer Turki dan memperluas kekuasaan Erdogan. Namun hubungan keduanya kemudian merenggang.
Di tahun itu, Gulen sudah menghabiskan bertahun-tahun di pengasingan di Amerika Serikat. Pemerintah menuduhnya menyusupkan para pengikutnya ke lembaga peradilan, kepolisian, militer, dan institusi negara lainnya selama puluhan tahun dalam upaya merongrong negara. Gulen dan para pengikutnya membantah keterlibatan dalam kudeta. Banyak pejabat militer tinggi yang diduga memiliki hubungan dengan Gulen ditangkap. Gulen meninggal di AS pada 2024 dalam usia 83 tahun.
Di Turki, 15 Juli kini menjadi hari libur nasional. Jembatan Bosphorus yang dulu berganti nama menjadi "Jembatan Para Martir 15 Juli", sebagai penghormatan kepada mereka yang kehilangan nyawa malam itu. Menurut data resmi, 253 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Banyak jalan, alun-alun, dan sekolah pun kini menyandang nama "15 Juli".
Namun peringatan ini bukan sekadar mengenang para korban. Ini juga menandai titik balik politik yang mendalam. Gerakan Gulen ditetapkan sebagai organisasi teroris, dan para pendukungnya yang diduga terlibat sebagian besar dicopot dari jabatan negara.
Enam hari setelah kudeta, parlemen menyetujui status darurat. Awalnya dibatasi tiga bulan, namun diperpanjang tujuh kali dan baru berakhir pada 19 Juli 2018. Selama dua tahun itu, presiden memerintah hampir sepenuhnya melalui dekret darurat, dengan total 32 dekret yang dikeluarkan.
Dampak dari pembersihan politik ini sangat luar biasa. Lebih dari 125.000 pegawai negeri dan anggota angkatan bersenjata dipecat. Menurut data resmi, sekitar 390.000 orang ditahan atau ditangkap antara 2016 dan 2025 atas dugaan hubungan dengan gerakan Gulen. Sekitar 113.000 di antaranya ditahan sebelum persidangan. Selain itu, 2.761 institusi, termasuk sekolah, asosiasi, yayasan, dan media, ditutup. Sebanyak 4.130 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman seumur hidup yang diperberat atas dugaan keterlibatan dalam kudeta.
Struktur pemerintahan yang 'sangat tersentralisasi'Ilmuwan politik Ersin Kalaycioglu mengatakan dampak status darurat masih terasa hingga kini. Meski secara formal dicabut pada 2018, praktik-praktiknya "sudah jadi bagian dari sistem." Negara mengalami pergeseran permanen. Khususnya, penggunaan dekret yang sangat sering telah melahirkan "struktur yang sangat tersentralisasi," katanya kepada DW.
Administrasi publik pun mengalami perombakan mendasar. Menurut Kalaycioglu, birokrasi telah berubah dari aparat yang memiliki standar profesional dan keahlian ilmiah tersendiri menjadi administrasi yang berfokus menjalankan arahan politik.
Partai-partai oposisi lebih jauh menuduh pemerintah memperluas pembersihan, jauh melampaui gerakan Gulen. Selain dugaan pendukung Gulen, para pengkritik pemerintah juga terdampak pemecatan dan proses hukum.
Secara politik, upaya kudeta itu juga mempercepat pendekatan antara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) milik Erdogan dengan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) yang berhaluan ultra-nasionalis. Dengan dukungan mereka, pemerintah berhasil meloloskan referendum konstitusi pada 2017. Hasilnya: Turki beralih dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Jabatan perdana menteri dihapus, dan kekuasaan eksekutif presiden diperluas secara signifikan. Para pengkritik menyebutnya sebagai "sistem satu orang."
Kalaycioglu menggambarkan amendemen konstitusi ini sebagai perubahan rezim yang fundamental. Ia berpendapat sistem politik telah berkembang menjadi "sultanisme neopatrimonial", istilah yang merujuk pada bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik sangat terkonsentrasi di tangan satu individu dan keputusan-keputusan kunci sebagian besar bergantung pada presiden.
Sistem presidensial juga mengubah peta oposisi. Dengan mayoritas mutlak yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi presiden, partai-partai oposisi mulai membentuk aliansi pemilu dan mengusung kandidat bersama. Strategi ini terbukti berhasil: dalam pemilihan kepala daerah 2019 dan kembali pada 2024, partai oposisi Partai Rakyat Republik (CHP) memenangkan kursi wali kota di dua kota terbesar, Istanbul dan Ankara.
Namun kini, tak sedikit dari politisi oposisi tersebut yang sedang diselidiki atau menghadapi tuduhan terkait terorisme. Salah satu kasus yang paling dikenal adalah Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang dianggap sebagai penantang politik utama Erdogan dan menghadapi tuntutan pidana setelah memenangkan pemilihan ulang.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: RIzki Nugraha
width="1" height="1" />
(ita/ita)
Komentar (0)