Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Zulhas setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (15/7/2026).
"Mengenai MBG, [pemerintah] akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas.
Setelah itu, langkah-langkah berikutnya dirinya akan melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk kemudian diputuskan Presiden.
"Arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," ujar Zulhas.
Dia mengatakan terdapat sejumlah langkah dalam penataan ulang program MBG, seperti titik-titik yang sudah layak menerima manfaat, hingga ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Adapun, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan bahwa terdapat sejumlah catatan dalam program MBG, di antaranya masih dibahas mengenai penataan penerima manfaat.
"Tadi ada diskusi-diskusi di dalam [ratas] bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi. Akan tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50% ada di desil menengah, 6 atau ke bawah, ada diskusi-diskusi," ujarnya.
Kemudian, catatan lainnya terkait penataan SPPG agar memenuhi standar. Selain itu, catatan terkait prioritas penerima manfaat di 3T.
"Akan tetapi, pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden. Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang," jelas Arumsari.
Komentar (0)