Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan sejumlah kendala di lapangan mulai dari dugaan penyalahgunaan program hingga belum meratanya kesiapan infrastruktur pendukung.
Dalam satu bulan ke depan, pemerintah menargetkan seluruh persoalan tersebut dipetakan dan dirapikan sebelum langkah lanjutan diputuskan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah itu tengah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan memastikan manfaat MBG benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ujar Zulkifli Hasan kepada awak media usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (16/7/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah tidak hanya menginventarisasi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, tetapi juga menyusun langkah-langkah perbaikan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh Presiden.
“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” katanya.
Ia menjelaskan hasil pemetaan sementara menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
Selain dugaan penyalahgunaan program, pemerintah juga menemukan persoalan terkait penentuan titik penerima manfaat serta belum tersedianya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi yang telah ditetapkan sebagai sasaran program.
“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” pungkas Zulhas.
Pembenahan tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. (agr/nsi)
Komentar (0)