Waka MPR Siap Kawal Proyek Irigasi Sulteng, Anggaran Capai Rp 325 Miliar

detik.com
5 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman siap memfasilitasi sekaligus mengawal Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Langkah ini merupakan bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada 30 Januari 2025, telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Inpres tersebut diterbitkan sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Akbar menyampaikan sektor pertanian tidak akan mampu berkembang optimal tanpa didukung oleh sistem irigasi yang memadai. Apalagi kondisi jaringan irigasi di berbagai daerah saat ini masih memerlukan perhatian serius, baik dari sisi pembangunan baru maupun rehabilitasi saluran yang mengalami kerusakan.

Baca juga: Waka MPR Ajak Tingkatkan Kesadaran Masyarakat soal Mitigasi Bencana

"Ketersediaan air merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian. Karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus menjadi prioritas nasional khususnya didaerah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya siap memfasilitasi dan mengawal usulan Instruksi Presiden agar seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan memiliki pedoman yang sama dalam mempercepat pembangunan irigasi," ujar Akbar, Kamis (16/7/2026).

Akbar menjelaskan keberadaan Inpres akan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga program pembangunan irigasi tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu kebijakan nasional guna meningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, Akbar mengungkapkan irigasi merupakan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pertanaman, produktivitas lahan, efisiensi penggunaan air, serta keberlanjutan produksi pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan irigasi harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

Potensi Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Akbar menambahkan, Indonesia berpotensi untuk menjadi lumbung pangan dunia apabila didukung oleh infrastruktur pertanian yang memadai, termasuk jaringan irigasi yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

"Di Sulawesi Tengah Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersedia dengan baik sehingga petani dapat meningkatkan produktivitasnya. Ketahanan pangan adalah bagian penting dari ketahanan nasional," tegasnya.

Baca juga: Cegah Hoaks, MPR RI Beri Bekal Literasi Digital ke Pelajar

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Akbar menjelaskan daerah ini berpotensi memperoleh dukungan anggaran yang signifikan. Dari 12 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah, masing-masing kabupaten direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp 25 miliar untuk program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Dengan skema tersebut, 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berpotensi menerima total anggaran sekitar Rp 325 miliar, di luar kemungkinan alokasi untuk Kota Palu apabila termasuk dalam cakupan program sesuai ketentuan pemerintah. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada, serta mendukung pembukaan lahan pertanian produktif.

Akbar mengungkapkan percepatan pembangunan irigasi akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, serta penguatan ekonomi nasional.

Terkait hal ini, Akbar menyatakan akan terus membangun komunikasi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kementerian PUPR, pemerintah daerah, akademisi, organisasi petani, dan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun berbagai masukan yang dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan yang komprehensif.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Pembangunan irigasi bukan hanya soal membangun saluran air, tetapi membangun masa depan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kedaulatan bangsa. Semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan agenda besar ini," tutup Akbar.




(akd/ega)

Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Sepatu Pink, Kunciran Haaland, dan Pesta Identitas di Piala Dunia
• 3 jam lalu
0
thumb
Perkembangan Kasus Remaja Putri Diperkosa di Sampang
• 7 jam lalu
0
thumb
Debat Purbaya vs Komisi XI soal Penempatan Dana SAL Tak Perlu Izin DPR
• 2 jam lalu
0
thumb
Klaim Nama Baik Tercemar, PDIP Gugat Zulfan Lindan & Total Politik ke PN Jaksel
• 8 jam lalu
0
thumb
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.000 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Aman
• 5 jam lalu
0
Berhasil disimpan.