Lika-liku Blok Masela yang Akan Diresmikan Prabowo Usai 28 Tahun Mangkrak

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek LNG Abadi Blok Masela segera memasuki tahap konstruksi dengan dimulainya groundbreaking yang dijadwalkan pada Kamis (16/7/2026) ini.

Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meresmikan peletakan batu pertama proyek yang dioperatori oleh Inpex Corporation (Inpex) melalui anak usahanya Inpex Masela Ltd. itu.

Pemerintah belakangan terus mendorong percepatan proyek strategis nasional (PSN) tersebut agar hambatan investasi yang pernah terjadi tidak kembali terulang. Asal tahu saja, proyek itu mangkrak selama 28 tahun terakhir. Sejak diberikan hak konsesi pada 1998, Inpex tak kunjung melakukan produksi lapangan gas di Laut Arafura itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun sempat mengultimatum Inpex untuk segera merampungkan rencana penggarapan proyek senilai US$20 miliar atau setara Rp336,78 triliun (asumsi kurs Rp16.839 per US$) tersebut.

Dalam kunjungan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat dua agenda utama, yakni investasi transisi energi dan penyelesaian proyek strategis Blok Masela.

Menurut Bahlil, percepatan proyek ini menjadi prioritas langsung Prabowo, mengingat peran strategis Blok Masela sebagai salah satu lapangan migas raksasa dengan potensi produksi mencapai 1.200 million standard cubic feet per day (MMscfd).

Setelah terkatung-katung 28 tahun, poyek LNG Abadi Masela pun ditargetkan dapat mulai berproduksi pada periode 2029-2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Inpex, perusahaan energi asal Jepang, mengantongi hak pengelolaan Blok Masela di era pemerintahan Presiden BJ Habibie atau tepatnya pada 16 November 1998 untuk jangka waktu 30 tahun dan telah mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun, serta perpanjangan 20 tahun belakangan. Dengan demikian, kontrak blok migas tersebut bakal berakhir pada 15 November 2055.

Persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) I Blok Masela diperoleh 12 tahun kemudian, yakni pada 6 Desember 2010. Berbagai dinamika mengiringi pengembangan Blok Masela selama lebih dari 2 dekade ini, membuat target produksi proyek ini terus molor.

Awalnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengembangan kilang LNG Blok Masela direncanakan di laut (offshore) atau dengan skema floating LNG (terapung).

Seiring penemuan cadangan gas baru, Inpex kemudian mengajukan rencana peningkatan kapasitas kilang dari 2,5 metrik ton menjadi 7,5 metrik ton LNG per tahun sehingga mengharuskan adanya revisi rencana pengembangan atau PoD.

Revisi PoD itu belum selesai hingga akhir masa pemerintahan SBY, yang kemudian diajukan lagi saat pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, revisi tersebut malah memunculkan perdebatan panjang.

Kala itu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempersoalkan rencana pembangunan kilang LNG terapung (FLNG). Menurutnya, lebih baik membangun kilang LNG darat di Pulau Aru, Kepulauan Maluku.

Investasi kilang LNG onshore diklaim lebih murah dibanding FLNG, yakni US$19,3 miliar dibanding US$14,6 miliar-US$15 miliar.

Sementara itu, Menteri ESDM kala itu, Sudriman Said berpandangan bahwa proyek Blok Masela lebih efisien apabila digarap dengan FLNG. SKK Migas pun cenderung sependapat tentang penggunaan FLNG.

Akhirnya, pada 2016, Jokowi memutuskan pengembangan Blok Masela dilakukan di darat dengan harapan dapat memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Inpex pun harus menyampaikan kembali PoD baru. Konsekuensinya, konstruksi proyek Abadi yang semula diprediksi bisa dimulai pada 2018 akhirnya harus molor.

Tak hanya itu, pengembangan Blok Masela juga sempat tersendat saat partner Inpex, Shell Upstream Overseas Ltd  memutuskan mundur pada 2019. Shell menilai bahwa investasi di negara lain lebih menguntungkan sehingga prioritas pada proyek Lapangan Abadi Blok Masela ditinggalkan.

Imbasnya, Inpex harus mencari mitra baru untuk menggarap blok tersebut. Proses divestasi Shell juga berlarut-larut hingga 4 tahun lamanya.

Selanjutnya, proyek Blok Masela telah memasuki babak baru usai pengalihan 35% hak partisipasi (participating interest/PI) Shell kepada konsorsium Pertamina dan Petronas efektif pada Oktober 2023. Pemegang PI Blok Masela saat ini adalah Inpex Masela Ltd (65%) sekaligus sebagai operator, PT Pertamina Hulu Energi Masela (20%), dan Petronas Masela Sdn. Bhd (15%).

Menyusul perubahan pemegang PI tersebut, Revisi 2 Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (PoD I) Lapangan Abadi Blok Masela disetujui pada 28 November 2023.

Dalam POD proyek Abadi Masela, sekitar 60% produksi LNG direncanakan untuk pasar ekspor, sementara 40% dialokasikan bagi kebutuhan domestik.

Untuk domestik, hasil LNG dari Blok Abadi juga bakal diserap oleh tiga badan usaha milik negara (BUMN). Ketiga perusahaan pelat merah itu yakni PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk LNG, dan PT Pupuk Indonesia  (Persero) untuk gas bumi.