Bisnis.com, MEDAN – Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumatra Utara (Sumut) mendesak Pertamina untuk jujur dan menjelaskan kepada publik penyebab terganggunya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Sumut yang memicu keterbatasan stok di sejumlah SPBU di Medan dan sekitarnya hingga hari Rabu (15/7/2026).
Ketua LAPK Sumut Padian Adi S Siregar mengatakan antrean panjang di hampir semua SPBU menunjukkan persoalan pasokan dan distribusi belum sepenuhnya teratasi.
“Ini membutuhkan penjelasan dan langkah penanganan yang lebih konkret. Masyarakat tak hanya butuh kepastian kapan pasokan BBM kembali normal, tapi juga berhak tahu penyebab sesungguhnya dari kondisi tersebut,” kata Padian.
Ditekankan Padian, keterbukaan informasi merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pelayanan publik. Penjelasan yang terbuka sangat penting untuk menghilangkan spekulasi, mencegah keresahan masyarakat, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan distribusi BBM.
Dia juga menyebut antrean panjang di SPBU lebih dari sekadar persoalan teknis. Masyarakat sebagai konsumen telah kehilangan waktu produktif akibat harus mengantre BBM, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik ikut terganggu, serta terjadi peningkatan biaya operasional.
“Konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat persoalan tata kelola pasokan dan distribusi tanpa memperoleh penjelasan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Baca Juga
- Permintaan BBM Melonjak, Pertamina Pastikan SPBU di Medan Beroperasi Normal
- Harga BBM Nelayan Turun, GNTI Wanti-Wanti soal Kendala Distribusi
- Geger Isu BBM Langka, Pertamina Klaim SPBU Medan Beroperasi Normal
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) ini pun meminta pemerintah pusat tak memandang kondisi ini sebagai persoalan lokal semata. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, berbagai gangguan layanan publik kerap diawali dari satu daerah sebelum kemudian muncul di wilayah lain seperti halnya blackout Sumatra pada bulan Mei lalu.
Dia menyebut antrean BBM di SPBU dan terganggunya pasokan bahan bakar yang saat ini terjadi di Sumatra Utara dapat menjadi indikator adanya kerentanan dalam sistem pasokan dan distribusi nasional.
Evaluasi menyeluruh, penguatan mitigasi risiko, hingga kepastian ketahanan distribusi BBM nasional harus dilakukan agar masyarakat di daerah lain tidak mengalami situasi yang sama.
“Antrean BBM yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang normal. Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pasokan dan distribusi BBM,” tandasnya.
Komentar (0)