REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Kabinet keamanan Israel telah menyetujui pembangunan permukiman ilegal baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu diumumkan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Rabu (15/7/2026).
Lewat unggahan di akun X-nya, Smotrich mengungkapkan bahwa pembangunan permukiman baru di Tepi Barat merupakan gagasannya. Dia mengusulkan agar permukiman tersebut didirikan di dekat permukiman Sanur di Tepi Barat utara.
Baca Juga
Ragam Cara Ditempuh Trump Tekan Iran, Tetapi yang Ada Justru Semakin Buktikan Kegagalan AS
Melihat Cara Iran Lestarikan Warisan Ilmuwan Muslim Kelahiran Tanah Persia yang Ubah Dunia
Iran Ancam Tutup Semua Ekspor Energi dari Teluk Jika AS Terus Menyerang
Smotrich menambahkan bahwa usulannya disetujui kabinet keamanan Israel. Dia menggambarkan persetujuan itu sebagai "revolusi bersejarah". Menurut Smotrich, jika nantinya dibangun, permukiman tersebut menjadi yang ke-104 yang disetujui sejak dimulainya pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 2022.
"104 pemukiman dan lebih dari 160 pertanian akan membentuk tembok pertahanan untuk beberapa kota Israel," tulis Smotrich dalam unggahannya, dikutip laman Anadolu Agency.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pada Selasa (14/7/2026), media Israel melaporkan bahwa pada Maret 2026 lalu kabinet keamanan Israel telah secara diam-diam menyetujui rencana pembangunan 34 pemukiman ilegal baru di seluruh Tepi Barat yang diduduki.
Pada 24 Juni 2026 lalu, Bezalel Smotrich, telah mengumumkan penetapan 465 dunam tanah (setara 115 hektare) di Ramallah dan al-Bireh, Tepi Barat, sebagai tanah negara. Tanah tersebut bakal digunakan untuk memperluas permukiman ilegal Givat Haroeh.
"465 dunam telah dinyatakan sebagai tanah negara untuk tujuan memperluas permukiman Givat Haroeh," kata Smotrich melalui akun X pribadinya.
Komentar (0)