REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN — Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mulai menerapkan metode baru untuk mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) hingga tingkat masing-masing perpustakaan di daerah. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perpustakaan umum, khusus, maupun sekolah.
Ketua Tim IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Nasional Perpusnas RI, Irhamni, mengatakan metode baru tersebut memungkinkan penilaian dilakukan langsung pada setiap jenis perpustakaan.
Baca Juga
Dirut Allianz Syariah: Asuransi Syariah Perkuat Ketahanan Finansial Keluarga
Sheringham Ingatkan Inggris Soal Kerasnya Bek Argentina: Mereka akan Tendang Nenek Sendiri Kalau...
Prima Career Dorong Efisiensi Rekrutmen Berbasis Digital
“Metode yang baru ini lebih komprehensif, di mana kami melakukan pengukuran hingga level individu perpustakaan yang ada di daerah, baik perpustakaan khusus, perpustakaan umum, maupun perpustakaan sekolah,” ujar Irhamni dalam Workshop Perhitungan IPLM dan TKM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu.
Ia menjelaskan, pengukuran IPLM menggunakan empat dimensi utama yang dibagi dalam dua kelompok. Dimensi kepatuhan mencakup aspek koleksi dan sumber daya manusia, sedangkan dimensi kinerja meliputi pengelolaan serta pelayanan perpustakaan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, nilai IPLM Kalimantan Selatan tercatat sebesar 25,16. Nilai itu terdiri atas dimensi kepatuhan sebesar 0,280 dan dimensi kinerja sebesar 0,246.
Irhamni mengatakan hasil pengukuran IPLM selanjutnya akan dikorelasikan dengan TKM untuk melihat perkembangan budaya literasi dan kegemaran membaca masyarakat.
Berdasarkan hasil pengukuran sementara dengan metode baru, perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah di Kalimantan Selatan memperoleh skor 85 dari skala 100. Namun, kondisi berbeda terlihat pada perpustakaan sekolah yang baru mencatat skor 23.
“Level perpustakaan sekolah di Kalsel berada di skor 23 dari skala 100. Artinya, masih diperlukan banyak pembenahan di tingkat perpustakaan sekolah, di mana kewenangan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sekolah berada di bawah dinas pendidikan,” ujarnya.
Ia menilai rendahnya skor perpustakaan sekolah menunjukkan perlunya pembinaan, perbaikan koleksi, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan.
Perpusnas berharap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dinas pendidikan, serta pemangku kepentingan lain memperkuat koordinasi dalam mengembangkan perpustakaan, khususnya di lingkungan sekolah.
Sinergi tersebut dinilai penting agar nilai IPLM dan TKM terus meningkat sekaligus memperkuat budaya literasi dan minat baca masyarakat di daerah.
Komentar (0)