HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), dengan target pendataan yang harus selesai tepat waktu pada 31 Agustus 2026.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari rombongan BPS Kota Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota pada Rabu, 15 Juli 2026. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan BPS dalam pelaksanaan sensus yang menjadi agenda nasional ini.
Aliyah Mustika Ilham didampingi Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dr. Mohammad Roem. Sementara itu, rombongan BPS dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, beserta beberapa staf ahli dan petugas lapangan SE2026.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar, terutama kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang membantu sosialisasi Sensus Ekonomi kepada masyarakat melalui media publikasi pemerintah.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” jelas Abdul Hafid.
BPS berharap pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah dapat terus diperkuat untuk menyebarluaskan informasi sensus kepada masyarakat luas.
BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Hal ini penting mengingat masih ada pelaku usaha, khususnya di kawasan perdagangan dan niaga, yang enggan memberikan data lengkap karena kekhawatiran terkait kewajiban perpajakan.
Proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan sebelumnya.
Komitmen Pemerintah Kota MakassarWakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyambut baik audiensi tersebut dan mengapresiasi langkah BPS dalam membangun koordinasi dengan pemerintah daerah.
Aliyah menegaskan, “Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu.”
Ia juga menanyakan batas waktu pelaksanaan pendataan agar informasi tersebut dapat disampaikan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian dan mendukung kelancaran pendataan hingga selesai.
Kesepakatan Pemantauan BerkalaDi akhir pertemuan, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kesepakatan ini mencakup pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti bersama demi kelancaran dan keberhasilan sensus. (*/)
Komentar (0)