Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, melihat saat ini tekanan geopolitik terhadap dunia usaha masih ada, namun mulai mereda.
Hal tersebut, menurut dia, tercermin dari membaiknya sentimen pasar, seperti peningkatan antusiasme di pasar modal Indonesia hingga investasi.
"Kita melihat bahwa tekanan geopolitik masih ada, tapi sudah jauh mulai mereda. Bisa dilihat dari harapan antusiasme dari pasar modal, dari sisi juga bisa dibilang investasi dan lain-lain," kata Anindya dalam konferensi pers Kadin Business Pulse Kuartal II 2026 di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (15/7).
Anindya juga memandang fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada pada level 5 persen, inflasi yang terjaga, hingga tingkat utang yang dianggap cukup baik di antara negara-negara G20.
Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah bertransformasi dari ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam menjadi sumber daya manusia.
"Bisa dimengerti bahwa ada beberapa pemerintah yang fokus kepada kesehatan anak-anak, lalu juga distribusi makanan yang baik, dan juga perekonomian daerah yang baik, dan lain-lain. Kadin memahami itu harus menyiapkan dengan upskilling teman-teman di daerah ini," jelasnya.
Kadin Indonesia Institute melakukan survei bertajuk Kadin Business Pulse Kuartal II 2026 pada 13–30 Juni 2026 terhadap 276 anggota Kadin di 27 provinsi dari berbagai sektor industri.
Survei ini bertujuan menangkap persepsi pelaku usaha di tengah pelemahan rupiah dengan menggunakan metode random sampling secara daring melalui WhatsApp dan Online Survey Form, dengan margin of error kurang lebih 5,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Kondisi Bisnis Kuartal II Melemah
Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian membeberkan hasil survei yang menunjukkan terjadinya pelemahan kondisi bisnis pada kuartal II 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya.
Sebanyak 47,1 persen pelaku usaha menilai kondisi bisnis memburuk, naik dari 40,5 persen pada kuartal I 2026. Sementara itu, porsi responden yang menilai kondisi membaik turun menjadi 22,8 persen, menunjukkan sentimen pelaku usaha semakin mengarah ke arah negatif.
"Faktor utama yang menyebabkan kondisi buruk itu terutama adalah adanya tekanan pada permintaan dan pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan juga kenaikan biaya operasional," kata Fakhrul.
Survei tersebut juga menemukan rencana investasi pelaku usaha dalam enam bulan ke depan kembali melemah, dengan sebanyak 43,5 persen responden menyatakan tidak berencana berinvestasi. Sementara itu, yang berencana investasi turun dari 38,6 persen menjadi 34,4 persen. Artinya, pelaku usaha semakin menahan ekspansi.
Pelaku usaha juga melihat pelemahan rupiah berdampak negatif pada prospek bisnis. Dampaknya terlihat pada peningkatan biaya operasional, tekanan terhadap margin keuntungan, dan kenaikan biaya bahan baku impor.
Untuk mengerek minat investasi, pelaku usaha merekomendasikan sejumlah langkah, yaitu stabilisasi nilai tukar rupiah, kepastian regulasi dan kejelasan arah kebijakan fiskal, perbaikan daya beli masyarakat, stabilitas politik dan geopolitik, penyesuaian proyek strategis pemerintah, serta penurunan suku bunga dan biaya pendanaan.
"Ternyata memang dunia usaha Indonesia lebih mementingkan stabilitas nilai tukar rupiah dibandingkan suku bunga yang rendah, itu hasil dari survei kami. Berarti memang kestabilan rupiah harus menjadi faktor utama di kondisi sekarang," ujar Fakhrul.
Kadin Minta DSI Rampung Awal Kuartal IV 2026, Khawatir Ganggu Ekspor
Dalam kesempatan yang sama, Fakhrul juga meminta pemerintah untuk segera merampungkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) pada kuartal IV 2026.
"Karena kalau kita, seandainya overhang yang terjadi dengan DSI ini terlalu lama, itu akan mengganggu ekspor dan mengganggu neraca berjalan Indonesia, yang mana memberikan juga tekanan kepada rupiah. Karena itu, ketidakpastian regulasi, terutama yang terkait dengan komoditas unggulan ini, harus secepatnya kita selesaikan," jelasnya.
Fakhrul juga menyarankan agar pemerintah kembali memberikan stimulus pada kuartal III dan kuartal IV 2026 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Stimulus ini bisa berupa diskon tarif listrik dan bantuan sosial dalam jumlah besar.
Terkait saran spesifik untuk mengungkit daya beli, Fakhrul menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan konsolidasi fiskal, sehingga kebijakan yang dipertimbangkan sebaiknya langsung menyasar seluruh lapisan masyarakat.
"Memang kan saat ini sedang ada konsolidasi fiskal ya. Mungkin kebijakan yang perlu dipertimbangkan dan langsung kena kepada seluruh lapisan masyarakat. Mungkin lebih baik diberikan lagi diskon tarif listrik. Semuanya dapat menikmatinya dari berbagai kalangan, dan itu akan sangat membantu daya beli," jelasnya.
Komentar (0)