FGD di Padang, MPR Soroti Urgensi Amendemen UUD 1945 hingga Tata Kelola Dana Umat

jpnn.com, PADANG - Kelompok IV Badan Pengkajian MPR menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Ekonomi Kekeluargaan dan Keadilan Ekonomi)' di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (13/7).

Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR Tifatul Sembiring Tifatul Sembiring saat membuka FGD menegaskan pembahasan FGD berangkat dari amanat Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

BACA JUGA: Waka MPR: Butuh Komitmen Kuat Semua Pihak Wujudkan Lingkungan Pendidikan Aman & Nyaman

Menurut Tifatul, berbagai persoalan ekonomi yang berkembang saat ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan agar lebih mampu menjawab tantangan zaman.

Tifatul menilai berbagai kebijakan ekonomi kerap bersifat reaktif dan belum dibangun di atas landasan filosofi yang kuat.

BACA JUGA: Dramatis, SMAN 1 Manokwari Akhirnya Tembus Final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Nasional

"Pemerintah jangan hanya responsif terhadap persoalan sesaat. Setiap kebijakan harus memiliki filosofi, visi, dan strategi yang matang sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru," kata Tifatul dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Tifatul mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya lahir dari semangat pemerataan sosial, namun berpotensi menghadapi berbagai persoalan apabila tidak disertai desain kebijakan yang komprehensif dan sistem pengawasan yang kuat.

BACA JUGA: Cegah Tumpang Tindih Aturan, MPR Minta Harmonisasi Regulasi Daerah Diperkuat

"Karena tidak diturunkan dalam bentuk filosofi, visi, dan strategi yang matang, ujung-ujungnya justru rawan korupsi. Anggaran sekian triliun rupiah bisa hilang begitu saja tanpa kejelasan," katanya.

Tifatul juga mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagaimana menjadi dasar pemikiran ekonomi Pancasila.

"Jika liberalisme cenderung individualis, maka kita seharusnya mengedepankan prinsip saling berbagi," ujar Tifatul.

Menurutnya, berbagai ketidaksesuaian dalam sistem tata negara, mulai dari persoalan ketimpangan ekonomi, rendahnya upah minimum di sejumlah daerah hingga kebijakan transfer ke daerah, menjadi alasan penting untuk melakukan penyempurnaan konstitusi.

"Nanti para pakar akan berbicara. Ujung-ujungnya arahnya adalah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena banyak hal yang memang harus disesuaikan," tegasnya.

Turut hadir dalam FGD di Padang, anggota Badan Pengkajian MPR RI dari unsur DPR dan DPD, yakni Maman Imanul Haq, Yance Samonsabra, Lia Istifhama, Jupri Mahmud, dan Al Hidayat Samsu.

Hadir sebagai narasumber, Guru Besar Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Idris, Ketua PUSaKO sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura, serta Dosen FISIP Universitas Andalas sekaligus Peneliti PUSaKO Universitas Andalas Muhammad Ichsan Kabullah.

Pembangunan Harus Berkeadilan Lingkungan

Dalam paparannya, Prof. Idris menekankan pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan biaya lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.

Menurutnya, negara perlu menerapkan instrumen ekonomi yang mendorong pelaku usaha bertanggung jawab terhadap dampak pencemaran melalui prinsip polluter pays principle.

"Pihak pencemar diberikan pilihan yang logis secara ekonomi, yakni membayar pajak lingkungan atau mengolah limbah yang dihasilkannya," jelasnya.

Dana Umat Perlu Kepastian Konstitusional

Narasumber lainnya, Charles Simabura mengangkat persoalan semakin besarnya keterlibatan negara dalam pengelolaan dana filantropi keagamaan seperti dana haji, zakat, wakaf, hingga dana kurban.

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional, tetapi juga bersinggungan erat dengan Pasal 29 UUD 1945 mengenai kehidupan beragama.

Charles menjelaskan potensi dana keagamaan yang dikelola negara sangat besar.

Dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai sekitar Rp 180 triliun, sementara potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Besarnya dana tersebut, menurut Charles, menuntut kejelasan mengenai batas kewenangan negara agar tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi regulator dan operator.

"Ketika kita berada dalam model campuran inilah yang menjadi tantangan bagi DPR dan MPR untuk mendudukkan kembali batasannya. Kapan sebuah lembaga bertanggung jawab sebagai pengelola atas nama umat, dan kapan bertanggung jawab sebagai pengelola atas nama negara, termasuk mengenai batasan akuntabilitasnya," ujarnya.

Daerah Perlu Ruang Fiskal yang Lebih Adil

Muhammad Ichsan Kabullah menilai kebijakan fiskal nasional saat ini masih menghadirkan kesenjangan antara pusat dan daerah.

Ichsan menyebut daerah menghadapi tekanan fiskal akibat terbatasnya transfer ke daerah serta meningkatnya berbagai beban pelayanan publik.

Karena itu, Ichsan mendorong pemerintah mengembalikan semangat desentralisasi fiskal dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Menanggapi berbagai paparan dari pakar tersebut, Maman Imanul Haq menyoroti perlunya kepastian hukum dalam pengelolaan dana umat.

Menurutnya, selama ini masih terdapat ambiguitas ketika terjadi penyalahgunaan dana keagamaan karena sering muncul perdebatan mengenai status dana tersebut sebagai keuangan negara atau dana publik.

"Sungguh ironis, ketika ada oknum yang melakukan korupsi atau penggelapan dana haji dan wakaf, saat hendak dijerat menggunakan instrumen hukum pidana korupsi negara, mereka berkelit dengan dalih bahwa itu bukan keuangan negara, melainkan dana umat atau dana publik," tegasnya.

Maman juga mengingatkan agar narasi ekonomi hijau tidak mengabaikan dampak eksploitasi sumber daya alam seperti nikel, litium, dan batu bara yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, Maman menekankan pentingnya memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Lia Istifhama mengusulkan pendekatan pencegahan korupsi sejak dari sumber persoalan melalui pembenahan sistem keuangan negara yang lebih akuntabel.

Anggota DPD asal Jawa Timur Ning Lia juga menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang diskresi yang lebih memadai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, anggota Badan Pengkajian MPR lainnya turut mengangkat sejumlah isu strategis, antara lain perlindungan terhadap UMKM dari ekspansi ritel modern, perlunya pengembalian Dana Kemaslahatan Haji yang lebih proporsional kepada daerah asal jamaah, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional agar tidak terlalu bergantung pada dinamika pasar global.

Menutup FGD, Tifatul Sembiring memastikan seluruh pandangan, aspirasi, dan rekomendasi yang berkembang dalam forum tersebut telah didokumentasikan oleh Sekretariat Badan Pengkajian MPR.

Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi Badan Pengkajian MPR dalam rangka penguatan sistem ketatanegaraan, penyempurnaan kebijakan ekonomi nasional, serta pengkajian terhadap kemungkinan perubahan UUD 1945 guna mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, memperkuat semangat gotong royong, dan menghadirkan hubungan pusat-daerah yang lebih seimbang. (mrk/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Plt Sekjen MPR Sebut Kolaborasi Budaya dan UMKM Kunci Penguatan Ekonomi Kerakyatan