JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap peta layanan pendidikan dasar nasional.
Hal tersebut menyusul fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," kata Puan, dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Puan juga meminta Pemerintah melakukan kajian mendalam terkait fenomena tersebut.
Baca juga: SD Negeri di Yogyakarta Krisis Murid, Wali Kota Hasto Wardoyo Ungkap Penyebabnya
Jika hanya kasuistis, kata dia, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah.
Namun, jika memang isu mengenai krisis murid ini merupakan persoalan yang terjadi secara nasional, Puan menilai hal tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah.
"Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat," ucap dia.
Puan menambahkan, kekurangan siswa disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya kemungkinan disebabkan penurunan jumlah anak usia sekolah.
Sementara di wilayah lain, persoalannya dapat berkaitan dengan perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, atau menurunnya kepercayaan orangtua terhadap mutu dan karakter layanan sekolah negeri.
Baca juga: Anak Krakatau Siaga III, Puan Minta Pemerintah Cepat Sampaikan Informasi Resmi
Oleh karena itu, Puan mengatakan Pemerintah tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk seluruh daerah.
"Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan," papar Puan.
Sebelumnya isu krisis murid terjadi di sejumlah daerah seperti di Kota Malang.
Sebanyak kurang lebih 15 persen Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Malang mengalami kekurangan peserta didik dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026.
Baca juga: Puan: PM India Jadi Pemimpin Negara Asing Ketiga yang Berpidato di DPR RI
Jumlah tersebut sekitar 28 sekolah dari total sebanyak 195 SDN yang tersebar di Kota Malang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota tersebut umumnya berada di kawasan pinggiran kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu.
"Ada sekitar 15 persen SDN di Kota Malang yang kekurangan murid. Total keseluruhan SDN ada 195 sekolah," kata Suwarjana, pada Selasa (14/7/2026).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)