Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk saat ini diprioritaskan di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) guna menjangkau penerima manfaat yang belum mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) Fathul Gani mengakui saat ini NTB masih membutuhkan SPPG, khususnya di wilayah-wilayah 3T.
"Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah overload, tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN," ujarnya di Mataram, Rabu.
Ia mengakui meski jumlah SPPG di NTB sudah penuh atau lebih, daerah masih tetap bisa mengusulkan pembangunan SPPG melalui korwil BGN di masing-masing kabupaten/kota. Nantinya, usulan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan jumlah SPPG dan penerima manfaat, setelah itu usulan tersebut diteruskan ke BGN pusat.
"Tetap bisa mengusulkan, karena khusus daerah 3 T masuk dalam prioritas nasional, termasuk kepada penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Fathul Gani.
Baca juga: Pemprov NTB dan BGN perkuat tata kelola program MBG
Asisten I Setda Pemprov NTB ini tidak memungkiri di beberapa wilayah 3T yang sudah terbangun SPPG, sampai saat ini operasionalnya belum juga berjalan seiring belum adanya kepastian program itu kembali dilanjutkan oleh BGN.
"Belum beroperasi karena belum ada kepastian. Nah, mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya, kan gitu," ujarnya.
Menurut dia, BGN saat ini masih melakukan verifikasi ulang para penerima manfaat by name by address untuk menghindari penyalahgunaan data ganda maupun data fiktif penerima manfaat dari Program MBG. Namun, sampai kapan verifikasi tersebut dilakukan, pihaknya mengaku masih menunggu informasi resmi dari BGN.
"Jadi, BGN ingin memastikan data yang diberikan clear. Jangan sampai ada yang salah data atau fiktif. Pendataan ini butuh waktu, kita berharap kalau bisa secepatnya dilakukan," katanya.
Baca juga: NTB dorong percepatan jangkauan program MBG
Diketahui, jumlah dapur SPPG di NTB tercatat sebanyak 820 unit yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Menurut data BGN, program ini melayani 1.832.808 penerima manfaat. Sebaran unit terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 258 unit, Lombok Tengah 179 unit, dan Lombok Barat 126 unit.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) Fathul Gani mengakui saat ini NTB masih membutuhkan SPPG, khususnya di wilayah-wilayah 3T.
"Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah overload, tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN," ujarnya di Mataram, Rabu.
Ia mengakui meski jumlah SPPG di NTB sudah penuh atau lebih, daerah masih tetap bisa mengusulkan pembangunan SPPG melalui korwil BGN di masing-masing kabupaten/kota. Nantinya, usulan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan jumlah SPPG dan penerima manfaat, setelah itu usulan tersebut diteruskan ke BGN pusat.
"Tetap bisa mengusulkan, karena khusus daerah 3 T masuk dalam prioritas nasional, termasuk kepada penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Fathul Gani.
Baca juga: Pemprov NTB dan BGN perkuat tata kelola program MBG
Asisten I Setda Pemprov NTB ini tidak memungkiri di beberapa wilayah 3T yang sudah terbangun SPPG, sampai saat ini operasionalnya belum juga berjalan seiring belum adanya kepastian program itu kembali dilanjutkan oleh BGN.
"Belum beroperasi karena belum ada kepastian. Nah, mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya, kan gitu," ujarnya.
Menurut dia, BGN saat ini masih melakukan verifikasi ulang para penerima manfaat by name by address untuk menghindari penyalahgunaan data ganda maupun data fiktif penerima manfaat dari Program MBG. Namun, sampai kapan verifikasi tersebut dilakukan, pihaknya mengaku masih menunggu informasi resmi dari BGN.
"Jadi, BGN ingin memastikan data yang diberikan clear. Jangan sampai ada yang salah data atau fiktif. Pendataan ini butuh waktu, kita berharap kalau bisa secepatnya dilakukan," katanya.
Baca juga: NTB dorong percepatan jangkauan program MBG
Diketahui, jumlah dapur SPPG di NTB tercatat sebanyak 820 unit yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Menurut data BGN, program ini melayani 1.832.808 penerima manfaat. Sebaran unit terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 258 unit, Lombok Tengah 179 unit, dan Lombok Barat 126 unit.
Komentar (0)