JAKARTA, KOMPAS – Utang luar negeri Indonesia meningkat 2,1 persen secara tahunan pada Mei 2026 menjadi Rp 8.026,75 triliun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh utang publik, baik dari pemerintah maupun bank sentral di tengah penurunan utang swasta.
Bank Indonesia (BI) pada Rabu (15/7/2026) melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 tercatat senilai 444,4 miliar dolar AS atau Rp 8.026,75 triliun (setara kurs Rp 18.000 per dolar AS). Ini naik 2,1 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan peningkatan bulan sebelumnya sebesar 2 persen.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh posisi utang pemerintah yang meningkat 3,7 persen secara tahunan, dari Rp 3.785 triliun pada Mei 2025 menjadi Rp 3.924 triliun pada Mei 2026. Hampir seluruh utang ini merupakan utang jangka panjang atau bertenor lebih dari setahun.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Ini sekaligus mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujarnya dalam siaran pers.
ULN sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor, ULN pemerintah dimanfaatkan, antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,5 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
Di sisi lain, ULN bank sentral meningkat 5,43 persen secara tahunan, dari Rp 533 triliun pada Mei 2025 menajadi Rp 562 triliun pada Mei 2026. Ini dipengaruhi oleh peningkatan kepemilikan asing atas instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Sementara, posisi ULN swasta pada Mei 2026 tercatat senilai Rp 3.540 triliun atau turun 0,1 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,5 persen. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa 74,9 persen terhadap total ULN swasta.
Perkembangan ini terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan penurunan sebesar 0,8 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan penurunan pada April 2026 sebesar 5 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen dari total ULN swasta.
Ramdan menambahkan, struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9 persen pada Mei 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melaporkan realisasi pembiayaan utang neto sebesar Rp 477,43 triliun pada semester I-2026, dan diprakirakan mencapai Rp 390,69 triliun pada semester II. Secara keseluruhan total pada pembiayaan utang pada 2026 akan mencapai Rp 868,12 triliun, terdiri dari SBN dan pinjaman.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan, prospek pembiayaan utang pemerintah tersebut telah melampaui rencana APBN yang mencapai Rp 832,21 triliun. Ini tertuama seiring dengan prospek pinjaman neto yang melonjak empat kali lipat, dari rencana awal sebesar Rp 32,67 triliun menjadi Rp 131,56 triliun.
“Pembayaran pokok utang pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 930 triliun. Dengan prakiraan pembiayaan utang neto sebesar Rp 868 triliun, kebutuhan penarikan utang baru bruto mencapai hampir Rp 1.800 triliun sepanjang 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan, prospek realisasi pinjaman luar negeri yang melonjak empat kali lipat dari perencanaan semula berbanding terbalik dengan realiasai tahun lalu. Pada 2025, pinjaman luar negeri neto justru terealisasi sebesar Rp 85,91 triliun, lebih rendah dari rencana yang mencapai Rp 128,13 triliun.
Apabila sesuai proyeksi, pinjaman luar negeri neto secara nominal pada 2026 akan menjadi yang terbesar selama dua dekade terakhir. Sebelumnya, peningkatan pinjaman luar negeri memang sempat terjadi pada 2023, dari sebesar Rp 29 triliun pada 2022 menjadi Rp 81,2 triliun pada 2023.
“Cukup mengherankan ketika dalam realisasi tahun anggaran berjalan 2026, tetiba melonjak hingga empat kali lipat. Menjadi pertanyaan serius mengenai peningkatan untuk kebutuhan apa dan kepada pihak mana berutangnya,” kata Awalil.
Menurutnya, pinjaman luar negeri bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam hitungan bulan, terutama jika berjenis pinjaman proyek. Ini mengingat adanya proses perundingan dengan pihak kreditor serta pemenuhan syarat-syarat teknis.
Sayangnya, tidak ada informasi yang memadai kepada publik, termasuk dalam laporan pelaksanaan semester I-2026. Informasi yang bisa diakses masyarakat hanya sebatas pinjaman untuk kebutuhan tambahan belanja Pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
Komentar (0)