JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 25 kepala daerah mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang berlangsung pada 15-28 Juli 2026.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily mengatakan pemantapan 25 kepala daerah itu merupakan kerja lembaganya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center.
“(Ini) untuk melakukan pendidikan bagi 25 kepala daerah terpilih, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” kata Ace saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Baca juga: 3 Bupati Kena OTT dalam Sebulan, Tugas DPRD Mengawasi Kepala Daerah Disorot
Angkatan ketiga ini diikuti oleh 23 Bupati dan 2 Wali Kota, antara lain Bupati Sinjai, Bupati Banjarnegara, Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Biak Numfor, Bupati Manokwari, Bupati Intan Jaya, Bupati Mimika, Bupati Maluku Tengah, dan Bupati Kepulauan Tanimbar.
Ada juga Bupati Halmahera Tengah, Bupati Morotai, Bupati Lembata, Bupati Flores Timur, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Sukamara, Bupati Aceh Besar, dan Bupati Seluma.
Selain itu, Bupati Polewali Mandar, Bupati Muaro Jambi, Bupati Kerinci, Bupati Lebak, Bupati Tulang Bawang Barat, Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Pangkalpinang.
Baca juga: Kepala BKN Bicara soal ASN Terlibat Pusaran OTT Kepala Daerah
Selama enam hari pertama, peserta mengikuti pembelajaran di Lemhannas dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Materi yang diberikan mencakup wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan, serta pembangunan integritas.
Ace mengatakan, pada hari ketiga peserta juga akan mendapat pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Besok akan diberikan materi oleh KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan antikorupsi. Nanti KPK akan menjadi salah satu pemateri,” ungkap dia.
Baca juga: Kepala BKN Bicara soal ASN Terlibat Pusaran OTT Kepala Daerah
Selain itu, pada hari kedua pelatihan, para peserta mendapat materi mengenai geopolitik dan kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pada pekan depan, para peserta akan melanjutkan pelatihan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, selama satu pekan.
Di sana, mereka akan mempelajari praktik pelayanan publik, seperti pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan.
“Mereka nanti akan diberikan beberapa pengetahuan terutama tentang pelayanan publik ya (selama di Singapura),” jelas dia.
Baca juga: Desakan Peningkatan Pengawasan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Kena OTT dalam Sebulan
Peserta juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah institusi pemerintah di Singapura untuk melihat langsung penerapan layanan publik.
Setelah kembali ke Indonesia, seluruh peserta diwajibkan menyusun proyek unggulan yang akan diterapkan di daerah masing-masing.
Proyek tersebut akan dipresentasikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri sebagai tindak lanjut hasil pelatihan.
Menurut dia, sejumlah alumni angkatan sebelumnya telah menerapkan hasil pelatihan, seperti digitalisasi tata kelola pemerintahan di Kota Bengkulu dan pengelolaan sampah di Kota Ambon.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)