Oleh : Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Pengasuh Pesantren Ora Aji dan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan dan Persatuan Umat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jujur saja, saya tertegun melihat angka itu: 100 tahun NU. Satu abad bukan waktu yang pendek untuk sebuah organisasi. NU sudah lulus dari ujian zaman yang paling brutal sekalipun. Mulai dari zaman penjajahan, pergolakan kemerdekaan, turbulensi politik 1965, hingga era reformasi. NU selalu selamat. Mengapa? Karena akarnya menghunjam dalam ke bumi. Akarnya adalah pesantren.
Baca Juga
Kemenhaj usulkan uang muka Rp 4 triliun untuk persiapan haji 2027
Danamon Andalkan Ekosistem Bisnis untuk Genjot DPK
Tim Pencegahan Korupsi Sisir Kopdes Merah Putih di Jateng yang Berdiri di Lahan Pertanian Dilindungi
Tapi itu abad pertama. Sekarang, kita sudah menapak di abad kedua. Tantangannya tidak lagi sama. "Musuh NU" hari ini bukan lagi kolonialisme berbaju tentara, melainkan ketertinggalan SDM, ekonomi, ledakan teknologi digital, dan tuntutan profesionalisme tata kelola organisasi. Abad kedua ini bukan lagi waktunya NU sekadar bertahan atau "merunduk" dalam laku defensif. NU harus mendefinisikan ulang dirinya: dari penjaga tradisi lokal, menjadi motor penggerak peradaban nasional-global.
Visi abad kedua NU sudah jelas dan tegas: menjadi penggerak peradaban Islam yang moderat, inklusif, dan damai di tingkat global. Sekaligus, mewujudkan kemandirian umat dengan peningkatan kualitas SDM di dalam negeri. Ini visi yang luar biasa besar. Tapi, bagaimana cara mewujudkannya agar tidak berakhir menjadi sekadar jargon di atas kertas dan spanduk muktamar?
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dunia hari ini sedang lelah. Barat sedang mengalami krisis spiritualitas akut. Timur Tengah lelah dengan konflik yang tidak kunjung usai. Ekstremisme berbaju agama merebak di mana-mana. Di titik inilah, NU memiliki produk terbaik yang sangat dibutuhkan dunia: Islam Nusantara. Islam yang ramah, toleran, dan bisa mengawinkan iman dengan kebudayaan lokal tanpa harus saling menghancurkan.
Solusinya konkret. Nilai perdamaian global ini harus ditawarkan sebagai alternatif solusi peradaban. NU harus mulai mengirimkan "Duta Perdamaian" ke panggung-panggung dunia. Bukan sekadar delegasi khotbah, melainkan pemikir-pemikir yang mampu berdialog dengan bahasa universal.
Empat Pilar yang Harus Tegak
Untuk menopang visi raksasa itu, struktur NU tidak bisa lagi dikelola dengan manajemen "pokoke berjalan". Harus ada empat pilar misi strategis yang berdiri tegak, kokoh, dan presisi:
Pertama; Perdamaian Global (Fikrah Nahdliyah): Mengemas orisinalitas Islam Nusantara menjadi kurikulum universal yang bisa diadopsi oleh dunia internasional untuk meredam konflik.
Kedua; Kemandirian Ekonomi Umat: Menghentikan kebiasaan "meminta" dan mulai "mengelola". Fokusnya harus beralih secara radikal ke pemberdayaan UMKM, optimalisasi wakaf produktif, dan pendirian koperasi jamaah yang berbasis digital. Kemandirian politik hanya akan terjadi jika kemandirian ekonomi sudah beres.
Ketiga; Transformasi Pendidikan & Sains: NU adalah rumah besar pesantren. Di abad kedua, pesantren tidak boleh hanya mencetak ahli fikih kelas wahid, tetapi juga harus mencetak pakar kecerdasan buatan (AI), ahli genetika, dan ekonom digital. Hebatnya, mereka menguasai IPTEK tanpa sedikit pun tercerabut dari adab dan tradisi pesantren.
Keeempat; Meritokrasi Organisasi: Manajemen tata kelola NU harus diperbarui total. Regenerasi kepemimpinan wajib berbasis kapasitas intelektual dan integritas moral yang profesional. Sistem "urut kacang" atau kedekatan politik praktis harus diganti dengan sistem rekam jejak yang terukur.
Pertanyaannya: Siapa yang akan mengeksekusi ini semua? Struktur organisasi yang gemuk membutuhkan dinamo-dinamo penggerak yang lincah, adaptif, dan—ini yang paling penting—selesai dengan dirinya sendiri.
Realitas zaman baru melahirkan kebutuhan akan figur baru. Kita butuh apa yang disebut sebagai "Ulama Progresif". Tokoh yang fasih membaca kitab kuning, sekaligus fasih membaca algoritma dan tren ekonomi global.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
Komentar (0)