Sebagai instrumen pengendali harga, Kemendag terus memperketat pengawasan tata niaga penyaluran minyak goreng rakyat.
IDXChannel - Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri mengakui bahwa harga rata-rata komoditas minyak goreng subsidi merek Minyakita di pasar domestik saat ini masih bertengger di atas ambang batas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Dyah, berdasarkan pemantauan terkini di lapangan, harga jual Minyakita masih tertahan di level Rp16 ribuan per liter, melebihi ketentuan HET baku yang berada di angka Rp15.700 per liter.
"Nah, itu kalau HET-nya kan di angka Rp15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya Rp16 ribuan ya," kata Dyah saat ditemui usai Rakor Inflasi di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Sebagai instrumen pengendali harga, Kemendag terus memperketat pengawasan tata niaga penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini dieksekusi melalui penegakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan sedikitnya 35 persen dari total distribusi Minyakita dialokasikan melalui jaringan BUMN Pangan.
Dyah menjelaskan bahwa realisasi penyaluran melalui BUMN Pangan tersebut saat ini telah menyentuh angka 51 persen, atau sukses melampaui ambang batas minimal yang diamanatkan regulasi.
"Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman, begitu," kata Dyah.
Dinamika fluktuasi harga minyak subsidi ini dilaporkan menjadi salah satu fokus bahasan dalam agenda rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional.
Dalam forum tersebut, Kemendag mengandalkan basis data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikoordinasikan secara berkala bersama Bank Indonesia (BI), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan jajaran pemerintah daerah.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Jadi kita juga mengetahui komoditas apa saja yang harganya sedang naik," ungkap Dyah.
Selain fokus pada tata kelola logistik Minyakita, Kemendag juga menyiapkan draf mitigasi khusus bagi wilayah-wilayah yang sedang dilanda bencana alam.
Wilayah tersebut dinilai sangat rentan mengalami lonjakan angka inflasi akibat terputusnya akses pengiriman pasokan kebutuhan pokok.
Untuk mengantisipasi hal itu, Kemendag tengah mempercepat draf koordinasi program revitalisasi pasar rakyat agar infrastruktur perdagangan di daerah terdampak tetap mampu beroperasi optimal sebagai pusat penyaluran logistik masyarakat.
"Nah, itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala," kata Dyah.
(Nur Ichsan Yuniarto)
Komentar (0)