JAKARTA, KOMPAS – Industri pengolahan memang masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Namum, kinerja industri menunjukkan pelemahan atau mengalami kontraksi cukup dalam pada Juni 2026. Pelaku industri meminta pemerintah segera mempercepat realisasi berbagai proyek, memperkuat penggunaan produk dalam negeri, hingga akselerasi investasi, guna mengembalikan permintaan hingga meningkatkan kinerja industri manufaktur.
Data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di level 46,9, turun dari 50,0 pada Mei yang masih berada di ambang ekspansi. Level di bawah 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur berada dalam fase kontraksi. Penurunan tersebut menjadi kontraksi terdalam dalam setahu terakhir dan pelemahan kedua dalan tiga bulan terakhir
Penurunan indeks tersebut mencerminkan melambatnya aktivitas manufaktur nasional. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perdagangan luar negeri masih mencatatkan kinerja positif secara kumulatif. Nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–Mei 2026 meningkat 3,02 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kenaikan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 5,38 persen.
Nilai ekspor nonmigas selama Januari–Mei 2026 mencapai 94,62 miliar dolar AS atau naik 6,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 88,60 miliar dolar AS.
Namun, secara bulanan tekanan mulai terlihat. Pada Mei 2026, nilai ekspor nonmigas tercatat 19,05 miliar dolar AS atau turun 3,59 persen dibandingkan Mei 2025 sebesar 19,76 miliar dolar AS. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi pelemahan ekspor sektor industri pengolahan yang memberikan andil negatif sebesar 2,88 persen.
Sementara itu, nilai impor sepanjang Januari–Mei 2026 meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan terbesar berasal dari impor bahan baku dan penolong yang menyumbang andil 10,35 persen.
Nilai impor bahan baku dan penolong mencapai 79,40 miliar dolar AS atau meningkat 14,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 69,40 miliar dolar AS.
Secara tahunan, impor bahan baku dan penolong pada Mei 2026 bahkan melonjak 25,17 persen dengan andil peningkatan sebesar 17,41 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan aktivitas produksi masih ditopang kebutuhan bahan baku impor meski permintaan terhadap produk manufaktur belum sepenuhnya pulih.
Adapun neraca perdagangan nonmigas sepanjang Januari–Mei 2026 masih membukukan surplus sebesar 16,31 miliar dolar AS. Surplus terutama berasal dari ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja, nikel beserta turunannya, serta alas kaki.
Meski pun neraca perdagangan secara kumulatif pada Januari-Mei 2026 tercatat surplus terutama ditopang oleh perdagangan nonmigas, ada beberapa komoditas yang mengalami defisit. Adapun, defisit nonmigas terbesar berasal dari impor mesin dan peralatan mekanik (HS 84) sebesar 12,74 miliar dolar AS.
Selain itu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) sebesar 6,23 miliar dolar AS; plastik dan barang dari plastik (HS 39) sebesar 3,74 miliar dolar AS; serelia (HS 10) sebesar 1,62 miliar dolar AS; serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) sebesar 1,56 dolar AS.
Merespons kondisi tersebut, Gabungan Industri Mesin dan Logam Indonesia (GAMMA) menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi sektor manufaktur.
Kontraksi PMI menjadi sinyal perlambatan aktivitas industri yang perlu segera direspons melalui kebijakan yang mampu meningkatkan utilisasi kapasitas produksi sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja.
Menurut Ketua Umum Gamma Dadang Asikin, Selasa (14/7/2026) mengatakan, industri mesin dan logam memiliki posisi strategis sebagai pemasok bagi sektor infrastruktur, energi, manufaktur, pertambangan, minyak dan gas, hingga transportasi.
“Pelemahan manufaktur berpotensi memberikan dampak berantai terhadap sektor-sektor lainnya,’ ujarnya, saat dihubungi, di Jakarta.
Oleh karena itu, kata Dadang, Gamma mengusulkan agar pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan nasional melalui akselerasi pelaksanaan proyek yang memiliki efek berganda terhadap industri dalam negeri.
Proyek yang didanai APBN, Proyek Strategis Nasional (PSN), program BUMN, hingga investasi yang dikelola Danantara perlu lebih mengutamakan penggunaan produk dan jasa manufaktur nasional.
“Saatnya pembangunan nasional menjadi motor penggerak kebangkitan industri manufaktur Indonesia. Setiap rupiah APBN, setiap proyek strategis nasional, setiap program BUMN, dan setiap investasi yang dikelola Danantara harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat industri dalam negeri, serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,”
Dengan kebepihakan yang nyata, lanjutnya, indoensia tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi bangsa," ujar Dadang.
Menurut Gamma, percepatan realisasi proyek pemerintah akan meningkatkan permintaan terhadap produk baja, permesinan, peralatan industri, fabrikasi logam, pressure vessel, boiler, struktur baja, serta berbagai komponen manufaktur yang diproduksi di dalam negeri. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan utilisasi kapasitas industri, memperkuat rantai pasok domestik, sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, kata Dadang, asosiasi mendorong pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mempercepat realisasi belanja modal pemerintah, memperketat pengawasan terhadap praktik impor yang tidak adil dan produk impor yang tidak memenuhi ketentuan, serta memberikan insentif bagi industri yang berinvestasi pada teknologi, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sumber daya manusia.
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Himunan Kawasan Industri, Akhmad Maruf Maulana. Bagi HKI, kondisi kontraksi pada PMI perlu dijawab dengan kebijakan yang mampu mempercepat masuknya invetasi dan memperluas aktivitas industri.
Data industri Indonesia, hingga triwulan II-2026, Indonesia memiliki 180 kawasan industri dengan hampir 12.000 perusahaan sebagai tenant. Sepanjang 2025, kawasan tersebut menarik investasi mencapai Rp 6.744,58 triliun dan menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja.
Maruf mengatakan, minat investasi ke Indonesia sejatinya masih terjaga. Hal itu tercermin dari terus bermunculannya usulan pengembangan dan perluasan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diajukan pelaku usaha di berbagai daerah.
"Saat aktivitas manufaktur sedang melambat, justru kita perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu instrumen yang paling efektif adalah mempercepat proses perizinan KEK sehingga investasi dapat segera terealisasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru," ujar Akhmad Maruf Maulana.
HKI mencatat saat ini terdapat sejumlah usulan pengembangan dan perluasan KEK yang sedang berproses di pemerintah. Di antaranya KEK Wiraraja Madura yang dikembangkan oleh PT Wiraraja Madura Internasional, KEK Digital Bekasi oleh PT Daybreak Digital, KEK Industri Halal Sidoarjo oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk, KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di Kalimantan Timur, KEK Patimban di Kabupaten Subang, KEK Subang, KEK Mangkupadi di Kalimantan Utara, serta perluasan KEK Nongsa di Batam.
Bertambahnya usulan pengembangan KEK menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek Indonesia masih kuat. Momentum tersebut perlu dijaga melalui proses evaluasi dan perizinan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
"Kami berharap pemerintah dapat mempercepat seluruh proses evaluasi dan perizinan KEK tanpa mengurangi kualitas kajian. Kepastian waktu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Semakin cepat investasi berjalan, semakin cepat pula lapangan kerja tercipta, kapasitas produksi bertambah, dan roda perekonomian bergerak," ujar Maruf.
HKI meyakini, percepatan pembangunan KEK akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Pelaku usaha, kata Maruf, telah menunjukkan optimisme dengan terus mengembangkan kawasan industri dan mengajukan KEK baru.
“Kini saatnya pemerintah mempercepat perizinan agar optimisme tersebut segera berubah menjadi investasi riil. Di tengah perlambatan manufaktur, percepatan investasi merupakan salah satu jawaban paling konkret untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Maruf.
Komentar (0)