Setelah satu tahun berdiri, Badan Pengelola Investasi Danantara menegaskan telah menggunakan Rp 225 triliun di 26 proyek hilirisasi. Kendati demikian, kinerja Danantara tetap dipertanyakan karena belum ada laporan keuangan tahunan yang diterbitkan.
Publikasi mengenai investasi di 26 proyek ini disampaikan melalui akun bumn.id di media sosial, Senin (13/7/2026). Ini seakan cukup untuk menunjukkan kredibilitas lembaga pengelola investasi sekaligus superholding BUMN bentukan Presiden Prabowo Subianto itu.
Masalahnya, satu setengah tahun berdiri, belum juga ada laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. CEO Danantara Rosan P Roeslani pernah menyebutkan proses panjang akibat laporan keuangan ini merupakan konsolidasi dari seribu lebih perusahaan. Selain itu, katanya 15 Juni lalu, beberapa data laporan keuangan Danantara sudah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.
Dia pun menyebutkan, data laporan keuangan, kendati belum diaudit BPK, tetap ditunjukkan saat bertemu investor di luar negeri.
Kendati demikian, Peneliti BUMN Research Group di Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai keterbukaan menjadi keharusan. Sebab, tanpa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan secara umum, tata kelola dan kinerja Danantara tidak bisa dinilai. Laporan keuangan ini juga menentukan apakah publik bisa memberikan kepercayaan pada lembaga baru ini.
“Bagaimana investor global bisa percaya kalau tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan secara umum. Lagipula transparansi ini akan menunjukkan kualitas tata kelola Danantara sebagai SWF (sovereign wealth fund),” kata Toto, Selasa (14/7/2026).
Danang pun menilai, semakin mundurnya jadwal penerbitan laporan keuangan tahunan menunjukkan ada tata kelola yang tidak baik. Hal ini perlu diselesaikan untuk membuat investor dan publik percaya.
Publikasi yang sekadar klaim seperti dalam akun media sosial dinilainya tak cukup untuk membangun kepercayaan. Sebab, diperlukan kejelasan, setiap proyek dikelola siapa saja, bernilai berapa, pendanaan dari mana saja, dan lainnya.
Masalahnya, menurut Danang, Danantara tak memiliki kejelasan tujuan. Kenyataannya, selain SWF, kata Danang, Danantara juga seperti rumah sakit yang mengurusi BUMN yang bermasalah serta menjadi development bank yang menangani proyek-proyek tak menguntungkan tetapi strategis.
Lebih lagi, otonomi Danantara dalam mengendalikan investasinya juga dipertanyakan. “Misalnya, penempatan komisaris dan direksi, apakah ditentukan Danantara atau dipilih secara politik. Kalau Danantara tidak punya otonomi untuk mencopot direksi BUMN yang berkinerja buruk misalnya, berarti investasinya juga rawan intervensi politik,” tutur Danang.
Kenyataannya, semakin banyak direksi BUMN yang dijabat oleh pensiunan tentara tanpa latar belakang kemampuan mengelola perusahaan. Hal ini, menurut Danang, membuat Danantara rawan praktik manipulasi seperti kasus 1MDB di Malaysia. Tata kelola Danantara pun menjadi tak mudah, seperti ditunjukkan belum adanya laporan keuangan tahunan.
Sementara itu, Toto menegaskan, pada tahun 2024 pernah dibuat laporan keuangan gabungan portofolio BUMN. Karenanya, hal serupa semestinya juga bisa dilakukan Danantara saat ini.
Selain itu, sebagai super holding BUMN, menurut Toto, Danantara tetap perlu menjalankan mandat sebagai katalis pembangunan nasional, bukan hanya sebagai SWF. Karenanya, Danantara perlu memilah mana program prioritas yang perlu didahulukan untuk pembangunan nasional, memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang, serta memberi efek berganda yang besar.
Pada pendiriannya, Danantara mendapatkan modal sekitar Rp 306 triliun. Saat peresmian BPI Danantara di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan, penghematan APBN 2025 yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun dialokasikan bagi BPI Danantara.
“Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia. Diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” tuturnya dalam peluncuran BPI Danantara.
Baru pada Februari dan April 2026, dimulai pembangunan proyek yang dibiayai Danantara. Fase pertama, groundbreaking dilakukan 6 Februari 2026 untuk enam proyek di 13 lokasi dengan nilai Rp 109 triliun. Adapun pembangunan fase kedua dimulai 29 April 2026 untuk sepuluh proyek di 13 lokasi lain dengan nilai investasi Rp 116 triliun.
Bila dibedah, fase pertama berkaitan dengan sumber daya alam, energi, dan pangan. Proyek berkait dengan sumber daya alam ini terdiri atas fasilitas pengolahan bauksit, alumina, aluminium di Mempawah Kalimantan Barat dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) 2 di Mempawah, Kalimantan Barat. SGAR ditangani PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam) dengan kapasitas produksi satu juta ton pertahun.
Proyek berkait energi adalah pabrik bioethanol di Glenmore, Banyuwangi serta pabrik biorefinery (bioavtur) di Cilacap. Pabrik bioethanol fase 1 di Glenmore Banyuwangi, Jawa Timur disiapkan sebagai fasilitas produksi dengan kapasitas 100 KLPD (kiloliter per day) oleh PT Pertamina. Pabrik biorefinery (bioavtur) di Cilacap juga dikelola PT Pertamina. Pabrik bioavtur ini disiapkan untuk menghasilkan 27 kilo liter Sustainable Aviation Fuel (SAF) per hari dari pengolahan 6.000 barel per hari (KBPD) minyak jelantah. Pada 2029, fasilitas ini bisa memproduksi 887 kL SAF per hari.
Di fase 1, proyek terkait pangan adalah peternakan unggas terintegrasi dan pabrik garam. Terdapat enam proyek peternakan unggas terintegrasi yang dibangun, yakni di Kabupaten Malang, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.
Dalam laporannya pada 6 Februari 2026,Direktur Utama ID Food Ghimoyo menjelaskan, khusus di Malang, akan diproduksi GPS (grand parent stock) broiler dan layer serta pabrik vaksin.
Adapun pabrik garam yang dikelola PT Garam dibangun di tiga lokasi, yakni satu di Kabupaten Sampang dan dua lainnya di Kabupaten Gresik. Pabrik di Panarengan Sampang dengan investasi Rp 2 triliun disiapkan untuk kapasitas 200.000 ton per tahun dengan teknologi mechanical vapor recompression (MVR). Fasilitas ini dijalankan dengan skema kerja sama operasi antara PT Putra Arga Binangun dan China Chemical Engineering Indonesia.
Pabrik garam di Manyar Gresik dibangun dengan investasi Rp 1 triliun untuk memproduksi garam industri berkapasitas 100 ribu ton per tahun. Fasilitas ini dikelola melalui kerja sama strategis dengan Unilever.
Pabrik garam ketiga adalah pabrik garam olahan di Segoromadu, Kebomas, Gresik. Dengan investasi Rp 112 miliar, fasilitas ini akan berkapasitas 80.000 ton per tahun.
(Masih dijajaki tambahan 7 proyek pembangunan pabrik garam dg nilai sktr 10T)
Di groundbreaking fase kedua, terdapat lima proyek di sektor energi, lima proyek di sektor mineral, tiga proyek di sektor pertanian.
Dua proyek pertama ditangani PT Pertamina, yakni pembangunan fasilitas kilang gasoline di Dumai Riau dan Cilacap Jawa Tengah. Kedua kilang ini dinilai bisa menambah kapasitas 62.000 barel per hari (MBSD). Ini berarti kilang akan bisa mengisi 2 juta kL per tahun termasuk produk Pertamax dan produk sampingan seperti propylene dan LPG. Namun, direncanakan kilang baru mulai beroperasi kuartal IV tahun 2030.
Tiga proyek energi lainnya adalah pembangunan tangki operasional BBM di Palaran Kalimantan Timur, Biak Papua, dan Maumere Nusa Tenggara Timur. Bila tangki operasional di Palaran Kaltim akan berkapasitas 37.000 kiloliter, tangki operasional di Biak 46.000 kiloliter dan di Maumere 70.000 kiloliter. Tangki ini akan dijalankan PT Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan beroperasi pada 2027 dan 2028.
Adapun lima proyek sektor mineral di fase kedua adalah fasilitas pengembangan dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim Sumatera Selatan, fasilitas manufaktur baja nirkarat dari nikel di Indonesia Morowali Industrial Park Sulawesi Tengah, fasilitas produksi slab baja karbon dari bijih besi lokal di Cilegon, ekosistem dan fasilitas produksi aspal buton di Karawang Jawa Barat, serta hilirisasi tembaga dan emas di Gresik Jawa Timur.
Fasilitas produksi DME di Tanjung Enim ini dijalankan holding BUMN Tambang MIND ID bersama PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero). Rencananya, pabrik mengolah tujuh ton batubara menjadi 1,4 juta ton DME atau setara 1 juta ton LPG pertahun.
Fasilitas manufaktur baja nirkarat dari nikel di Indonesia Morowali Industrial Park disiapkan untuk kapasitas produksi steel slab 1,2 juta ton per tahun.
Tiga proyek terakhir terkait pangan adalah pengolahan sawit menjadi oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei Sumatera Utara, fasillitas pengolahan pala menjadi oleoresin di Maluku Tengah Provinsi Maluku, dan fasilitas terpadu kelapa terintegrasi di Maluku Tengah.
Pabrik pengolahan sawit menjadi oleofood dan biodiesel dikelola PTPN IV. Pabrik ini akan memproduksi margarin dan shortening dengan kapasitas 35.000 ton pertahun serta mengembangkan biodiesel 450.000 ton per tahun.
Sementara fasilitas terpadu kelapa terintegrasi akan menghasilkan medium chain triglycerides (MCT), tepung kelapa, dan karbon aktif di Maluku Tengah. Dengan investasi Rp 500 miliar, pabrik ini akan berkapasitas mengolah 300.000 butir kelapa per hari.
Namun, selain investasi ini maupun ke mana saja modal awal BPI Danantara digunakan, semestinya semua itu bisa dibaca dalam laporan tahunan BPI Danantara.
Komentar (0)