Komisi VII DPR Minta Kementerian UMKM Perkuat Pembinaan agar Pelaku Usaha Lebih Mudah Akses Kredit Bank

Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperkuat pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM agar mampu naik kelas serta memperoleh kepercayaan perbankan dalam mengakses pembiayaan.

Chusnunia mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang memiliki usaha berjalan baik, tetapi gagal memperoleh kredit perbankan karena tidak memiliki agunan, laporan keuangan, maupun legalitas usaha yang lengkap.

Ia mengungkapkan, “Saya mengusulkan agar Kementerian UMKM lebih banyak membuat pelatihan agar para pelaku UMKM bisa memenuhi keuangannya sehingga mendapat kepercayaan perbankan, dan program ini harus tampak di anggaran tahun 2027.”

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pelaku UMKM beralih ke pinjaman informal, rentenir, hingga pinjaman daring berbunga tinggi.

Ia juga menyebut saat ini baru sekitar 30 persen pelaku UMKM di Indonesia yang memiliki akses terhadap kredit perbankan.

Chusnunia menjelaskan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM telah mencapai Rp1.485 triliun yang didorong relaksasi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengecualian pencatatan pinjaman di bawah Rp1 juta untuk memperluas akses pembiayaan.

Ia juga menyoroti data OJK yang menunjukkan lebih dari separuh penyaluran kredit UMKM nasional pada 2024–2025 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Untuk memperluas akses pembiayaan, Chusnunia mengusulkan Kementerian UMKM membentuk satuan tugas yang membantu menilai kelayakan pelaku UMKM sebelum mengajukan pembiayaan ke perbankan.

Ia mengatakan, “Sekarang masalah layak dan tidak layak ditentukan masih ditentukan oleh perbankan, mestinya Kementerian UMKM dapat menjadi orang tua yang membantu para pelaku UMKM.”