HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mengukuhkan langkah strategisnya dengan memaparkan konsep pembentukan provinsi baru tersebut secara resmi di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman pada Selasa (14/7/2026) di Jakarta. Audiensi ini menandai fase baru perjuangan yang kini menempatkan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional, bukan sekadar aspirasi pemekaran wilayah semata.
Dalam presentasi bertema “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional,” delegasi BPP DOB menguraikan potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, serta kesiapan wilayah calon provinsi yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan populasi sekitar 1,23 juta jiwa. Kawasan ini memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Lebih lanjut, calon provinsi ini menjadi salah satu sentra industri nikel nasional dan memiliki Danau Matano yang merupakan salah satu danau purba dunia. Selain itu, kawasan ini kaya akan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit, serta pesisir Teluk Bone yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar aspirasi pemekaran, melainkan upaya negara untuk memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif dalam mengelola kawasan strategis di Indonesia Timur.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” jelas Darwis.
Darwis menambahkan bahwa Luwu Raya memiliki posisi kunci dalam agenda hilirisasi nasional sebagai pusat produksi nikel sekaligus memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas tata kelola pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” katanya yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.
Ketua Umum BPP Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dengan konsistensi yang tidak pernah surut meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” beber Arsyad.
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi salah satu langkah penting dalam rangkaian panjang perjuangan yang telah berlangsung sejak awal era reformasi. Pendekatan baru yang dibawa BPP DOB menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis bagi agenda nasional, terutama dalam mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, dan pemerataan pembangunan.
Kendati demikian, dengan perspektif ini, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lokal semata, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia melalui pembangunan yang lebih berimbang antarwilayah. (*)
Komentar (0)