Ada tempat-tempat tertentu yang seolah menyimpan ingatan sejarah. Ketika sebuah organisasi kembali ke tempat itu, yang hadir bukan hanya agenda dan para peserta, melainkan juga jejak para pendahulu serta pertanyaan tentang masa depan.
Tambakberas adalah salah satunya.
Pada 27-31 Agustus 2026, para kiai dan utusan Nahdlatul Ulama (NU) akan berkumpul di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dalam Muktamar Ke-35 NU. Setelah melewati satu abad perjalanan, NU kembali menentukan arah kepemimpinannya.
Muktamar tentu akan memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Akan ada dukungan wilayah, suara cabang, komunikasi antarkiai, dan dinamika yang lazim dalam organisasi besar. Namun, di balik seluruh proses itu tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan NU pada abad keduanya?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena zaman yang dihadapi NU telah berubah. Teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi. Kecerdasan buatan mulai menggeser pendidikan dan dunia kerja. Ketimpangan ekonomi masih membayangi, sementara krisis lingkungan dan ketegangan geopolitik menghadirkan persoalan baru.
Di tengah perubahan itulah NU menanti nakhoda.
Bukan sekadar pemimpin yang mampu memenangkan forum muktamar, melainkan sosok yang dapat membaca perubahan tanpa membuat organisasi besar ini kehilangan akar sejarahnya.
Tambakberas sendiri bukan hanya tempat penyelenggaraan muktamar. Di tanah inilah KH Abdul Wahab Chasbullah, salah seorang muassis NU, dilahirkan. Ia dikenal bukan hanya sebagai kiai, tetapi juga organisator dan penggerak pembaruan di lingkungan kaum santri.
Jejak Kiai Wahab memperlihatkan satu watak penting NU: menjaga tradisi sembari berani membaca perubahan. Tradisi tidak ditempatkan sebagai tembok yang menghalangi zaman, tetapi sebagai akar yang membuat sebuah organisasi tetap berdiri ketika angin perubahan datang.
Karena itu, Tambakberas memiliki makna simbolik. Di tempat yang menyimpan jejak salah seorang pendiri NU tersebut, organisasi ini kembali berhadapan dengan pertanyaan tentang masa depannya.
Corak Kepemimpinan NU
Sejarah NU memperlihatkan bahwa setiap periode melahirkan corak kepemimpinan sesuai kebutuhan zamannya.
KH Abdurrahman Wahid membawa NU semakin kuat dalam percakapan demokrasi, kebangsaan, dan pluralisme. KH Said Aqil Siroj mempertegas narasi Islam moderat dan inklusif ketika konservatisme dan politik identitas menguat. Sementara KH Yahya Cholil Staquf mendorong konsolidasi kelembagaan sekaligus memperluas peran NU dalam percakapan global.
Setiap periode tentu menghadirkan apresiasi sekaligus perdebatan. Namun, dalam tradisi NU, perbedaan tidak selalu berarti perpecahan. Dialektika justru sering menjadi energi pembaruan.
NU tumbuh dalam tradisi pesantren yang akrab dengan perbedaan pendapat. Para santri mengenal khazanah ikhtilaf dalam fikih. Satu persoalan dapat melahirkan beragam pandangan tanpa harus menghilangkan penghormatan kepada pihak lain.
Karena itu, dinamika menjelang muktamar semestinya dibaca sebagai bagian dari proses organisasi mencari bentuk kepemimpinan yang paling sesuai dengan tantangan zamannya.
Menjelang Muktamar Ke-35, perhatian publik banyak tertuju pada dua figur: KH Yahya Cholil Staquf sebagai petahana dan Prof KH Nasaruddin Umar sebagai figur dengan modal sosial dan simbolik yang kuat.
Tentu, NU tidak pernah kekurangan kader kepemimpinan. KH Abdussalam atau Gus Salam dari Denanyar, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dari Tebuireng, KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf dari Jawa Tengah, hingga KH Zulfa Mustofa merupakan bagian dari khazanah kepemimpinan NU.
Sejarah bahkan memperlihatkan bahwa kepemimpinan NU tidak selalu berpusat pada satu wilayah. KH Idham Chalid, seorang ulama asal Kalimantan Selatan, pernah memimpin NU dalam waktu panjang. Ia menjadi salah satu contoh bagaimana NU mampu menghadirkan kepemimpinan yang melampaui batas geografis pesantren-pesantren besar di Jawa.
Karena itu, membaca Gus Yahya dan Nasaruddin Umar bukan berarti mempersempit pilihan muktamar pada dua nama. Keduanya lebih tepat dilihat sebagai representasi dua corak kepemimpinan yang kini banyak diperbincangkan.
Modal Kepemimpinan
Dalam perspektif sosiologi politik, kepemimpinan organisasi besar tidak hanya ditentukan popularitas personal. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan sosial dibangun melalui berbagai modal yang memperoleh pengakuan komunitas: modal sosial, budaya, simbolik, dan kelembagaan.
Dalam konteks NU, modal tersebut dapat berbentuk jaringan pesantren, pengalaman organisasi, legitimasi keulamaan, kedekatan dengan warga jam'iyyah, hingga kemampuan membangun kepercayaan.
Gus Yahya memasuki muktamar dengan modal kelembagaan sebagai petahana. Pengalaman memimpin PBNU memberinya pemahaman langsung terhadap mesin organisasi, dari pusat hingga jaringan wilayah dan cabang.
Selama masa kepemimpinannya, PBNU mendorong konsolidasi organisasi melalui kaderisasi berjenjang. Program seperti PD-PKPNU, PMKNU, hingga Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari upaya membangun kader organisasi secara lebih sistematis.
Pembenahan tata kelola dan transformasi digital juga menjadi agenda penting. Organisasi sebesar NU memang tidak mungkin hanya mengandalkan hubungan informal. Dengan jaringan yang tersebar hingga pelosok Indonesia, sistem administrasi dan pengelolaan organisasi menjadi kebutuhan.
Kekuatan model kepemimpinan ini terletak pada pembangunan fondasi kelembagaan. Organisasi yang kuat membutuhkan sistem agar tidak selalu bergantung pada figur.
Namun, transformasi kelembagaan juga memiliki tantangan. NU bukan hanya struktur administratif dengan kantor, surat keputusan, dan jenjang kepengurusan. Ia adalah komunitas sosial-keagamaan yang tumbuh dari pesantren, tradisi, dan hubungan emosional antara kiai dan jamaah.
Karena itu, modernisasi organisasi harus berjalan bersama pendekatan kultural. Sistem yang kuat tetap membutuhkan kepercayaan warga.
Di sisi lain, Nasaruddin Umar membawa modal sosial dan simbolik yang berbeda. Pengalaman panjangnya di dunia keulamaan, akademik, pemerintahan, dan diplomasi keagamaan membentuk jaringan sosial yang luas.
Sebagai ulama dan akademisi, Nasaruddin memiliki pengalaman dalam percakapan keislaman. Kiprahnya dalam pemerintahan memberinya pemahaman mengenai birokrasi dan kebijakan publik. Sementara aktivitas diplomasi keagamaan mempertemukannya dengan berbagai komunitas dan pemimpin agama dunia.
Modal tersebut dapat menjadi kekuatan bagi NU dalam memperluas peran sosialnya. NU tidak hanya berhadapan dengan persoalan internal organisasi, tetapi juga berbagai tantangan besar: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan, perdamaian, toleransi, hingga perubahan geopolitik.
Robert Putnam mengingatkan bahwa kekuatan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan struktur formal. Modal sosial tumbuh melalui kepercayaan (trust), jaringan (network), dan nilai bersama (shared values).
Dalam konteks ini, kemampuan membangun jejaring menjadi sumber daya penting. Organisasi dengan jaringan sosial yang luas memiliki peluang lebih besar untuk membangun kolaborasi dan memperluas pengaruh.
Namun, model kepemimpinan berbasis jejaring juga menghadapi tantangan. Gagasan besar harus mampu diterjemahkan menjadi kerja organisasi hingga tingkat cabang dan ranting.
Sebab, sebesar apa pun percakapan NU di panggung global, kekuatan sejatinya tetap berada di akar rumput: pesantren, majelis taklim, masjid, madrasah, dan komunitas warga nahdliyin.
Menyatukan Dua Kekuatan
Karena itu, perbandingan antara Gus Yahya dan Nasaruddin Umar sebaiknya tidak ditempatkan sebagai pertentangan personal.
Keduanya menghadirkan corak kepemimpinan yang berbeda. Gus Yahya menonjolkan penguatan mesin organisasi dan konsolidasi kelembagaan. Nasaruddin Umar membawa modal sosial, simbolik, dan jejaring kebangsaan serta internasional.
Pertanyaannya, apakah NU harus memilih salah satunya?
Abad kedua NU justru membutuhkan kemampuan menyatukan berbagai kekuatan tersebut. Organisasi sebesar NU membutuhkan sistem kelembagaan yang kuat, tetapi tidak boleh kehilangan sentuhan kultural. NU membutuhkan jejaring global, tetapi kakinya harus tetap berpijak di pesantren dan kehidupan warga nahdliyin.
Tantangan NU ke depan juga semakin kompleks. Perubahan teknologi dan kecerdasan buatan akan mengubah pendidikan dan dunia kerja. Ketimpangan ekonomi menuntut penguatan ekonomi warga. Krisis lingkungan membutuhkan kesadaran keagamaan baru mengenai hubungan manusia dan alam.
Pada saat yang sama, generasi muda NU hidup dalam ruang sosial yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka mengenal agama tidak hanya dari pesantren dan pengajian, tetapi juga dari media sosial, algoritma, dan ruang digital.
Di sinilah kepemimpinan NU diuji.
Nakhoda NU berikutnya tidak cukup hanya memahami peta internal organisasi. Ia harus mampu membaca perubahan dunia sembari menjaga kepercayaan para kiai, pesantren, dan warga NU.
Muktamar pada akhirnya akan selesai. Para utusan akan kembali ke daerah masing-masing. Spanduk-spanduk akan diturunkan dan hiruk-pikuk tentang siapa mendukung siapa perlahan menghilang dari percakapan publik.
Namun, keputusan yang lahir dari Tambakberas akan berjalan jauh melampaui lima hari penyelenggaraan muktamar.
Ia akan menentukan bagaimana NU menghadapi generasi baru, merespons perubahan teknologi, memperkuat pesantren, menjaga kebangsaan, serta menempatkan dirinya di tengah perubahan dunia.
Barangkali, sejarah memang tidak terlalu lama mengingat berapa suara yang diperoleh seorang ketua umum atau bagaimana lobi berlangsung menjelang pemilihan. Sejarah lebih sering mencatat arah yang dipilih setelah seseorang menerima amanah kepemimpinan.
Tambakberas, tanah kelahiran Kiai Wahab Chasbullah, seolah mengingatkan kembali satu pelajaran sederhana: tradisi tidak pernah meminta kita berhenti berjalan. Ia hanya meminta agar kita tidak lupa dari mana perjalanan dimulai.
Karena itu, Muktamar Ke-35 NU bukan semata tentang siapa yang akan berdiri di pucuk kepemimpinan PBNU.
Yang sedang ditunggu adalah seseorang yang mampu membaca zaman tanpa kehilangan ingatan sejarah; menggerakkan organisasi tanpa menjauh dari pesantren; dan membawa NU melangkah ke masa depan tanpa meninggalkan warga yang selama ini menjadi kekuatannya.
Dari Tambakberas, NU akan memilih nakhodanya.
Kelak, waktu yang akan menjawab apakah nakhoda itu sekadar memenangkan muktamar, atau benar-benar mampu membawa NU menemukan arah pada abad keduanya.
Komentar (0)