Pakar ekonomi menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih seharusnya tidak langsung diterapkan secara serentak di puluhan ribu desa. Pemerintah disarankan lebih dahulu menjalankan proyek percontohan untuk menguji kelayakan bisnis, kebutuhan pasar, serta kemampuan pengelola koperasi.
Prof. Wasiaturrahma Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengatakan, setiap desa memiliki kebutuhan dan karakteristik ekonomi yang berbeda. Karena itu, satu model bisnis tidak dapat langsung diterapkan secara merata.
“Kalau pembangunan KDMP ini enggak bisa secara reguler langsung puluhan ribu seperti itu. Langsung jor-joran. Harus ada pilot project dulu,” kata Wasiaturrahma dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya pada Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, proyek percontohan diperlukan karena sebagian besar modal Kopdes berasal dari pinjaman. Sebelum koperasi beroperasi, pemerintah juga harus memastikan adanya studi kelayakan untuk mengetahui kebutuhan pasar dan potensi usaha di masing-masing wilayah.
“Sebenarnya apapun bisnis itu. Itu kan harus ada feasibility study (studi kelayakan) dulu seharusnya. Jadi marketnya itu apa? Karena kan antar desa itu enggak sama Mas kebutuhannya,” ujarnya.
Wasiaturrahma juga menyarankan pemerintah menghentikan sementara pembangunan Kopdes yang belum dimulai. Sementara Kopdes yang telah dibangun perlu diaudit dan dievaluasi untuk memastikan anggaran digunakan dengan tepat serta bisnisnya dapat berkelanjutan.
“Mumpung ini belum terlanjur panjang. Yang belum terbangun tolong dihentikan dulu. Audit lah dulu, jalan lah dulu BPK ini sama KPK audit dulu,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Tripitono Adi Prabowo Anggota Asosiasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Indonesia dari Bappenas sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Menurutnya, kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah sangat beragam sehingga pelaksanaan Kopdes memerlukan tahapan uji coba.
“Program seperti MBG dan Kopdes seharusnya tidak langsung diterapkan ke seluruh wilayah. Pemerintah dapat memilih lima kabupaten di setiap provinsi untuk menjadi proyek percontohan,” kata Tripitono, juga dalam program Wawasan.
Ia menjelaskan, apabila proyek percontohan terbukti berhasil, pemerintah akan lebih mudah memperbaiki desain program dan mereplikasinya ke wilayah lain. Cara tersebut dinilai lebih aman dibandingkan menjalankan program secara nasional, tetapi kemudian menghadapi persoalan secara bersamaan.
“Apabila berhasil, program tersebut akan lebih mudah direplikasi ke daerah lain. Hal itu lebih baik daripada langsung diterapkan di seluruh wilayah, tetapi akhirnya menghadapi masalah secara bersamaan,” ujarnya.
Selain aspek bisnis, pilot project juga dibutuhkan untuk memastikan Kopdes tumbuh berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya karena instruksi dari pemerintah. Evaluasi awal dapat dilihat dari kemampuan koperasi menghasilkan transaksi, memperoleh omzet, membayar cicilan, serta memberikan manfaat bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha desa.
Kedua akademisi tersebut menilai tujuan Kopdes untuk menggerakkan perekonomian desa tetap perlu didukung. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari jumlah koperasi yang dibangun, melainkan dari kelayakan usaha dan kemampuannya bertahan tanpa terus-menerus bergantung pada anggaran pemerintah.
Perlu diketahui, pada Minggu (12/7/2026), Ferry Juliantono Menteri Koperasi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus berjalan.
Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi telah memiliki badan hukum, 15.845 koperasi telah memiliki bangunan fisik lengkap dengan gudang, gerai, dan sarana pendukung, sementara 19.539 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Dengan demikian, total sekitar 35.000 Kopdes Merah Putih ditargetkan siap beroperasi dan melayani penjualan kebutuhan masyarakat setelah pelatihan manajer koperasi selesai pada awal Agustus 2026.(iss/ham)
Komentar (0)