Dirut PT SCI Mangkir dari Rapat Ranperda APBD, DPRD Sulsel Geram

​HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mangkirnya Direktur Utama (Dirut) PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) dalam Rapat Kerja Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan memicu kekecewaan mendalam bagi para legislator.

Rapat yang sedianya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dinilai sangat krusial karena menyangkut evaluasi kinerja keuangan daerah.
​
Ketidakhadiran pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dinilai bukan lagi hal baru. Berdasarkan informasi dari kalangan internal DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dirut SCI tercatat sangat jarang menghadiri langsung agenda-agenda pemanggilan dan rapat kerja yang diselenggarakan oleh komisi terkait.

​Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Taufan, angkat bicara secara tegas mengenai fenomena ini. Pihaknya mempertanyakan komitmen dan keseriusan manajemen badan usaha tersebut terhadap kontribusi dan pengembangan daerah.

​”Kami di kalangan DPRD memang sangat menyayangkan sikap beliau ini yang terus-menerus jarang menghadiri rapat secara langsung. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum evaluasi penting. Kami mempertanyakan bagaimana komitmen nyata Dirut SCI terhadap pengembangan daerah melalui pengoptimalan perseroda jika koordinasi dasarnya saja diabaikan,” ucap Fadel Muhammad Taufan, Selasa (14/7/2026).

​Padahal, berdasarkan dokumen Surat Undangan Resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bernomor 005/2406/DPRD yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, S.I.P., M.Si pada tanggal 10 Juli 2026, agenda rapat hari Senin, 13 Juli 2026 ini telah dijadwalkan secara terperinci untuk masing-masing pimpinan lembaga kemitraan.

Rapat ini juga turut mengundang pimpinan BUMD lainnya seperti Bank Sulselbar, PT Sulsel Andalan Energi, Perumda Sulsel Agro, Jamkrida Sulsel, serta sejumlah kepala badan dan biro terkait di lingkup Pemprov Sulsel.

Hingga berita ini diturunkan, pihak legislatif masih menyayangkan absennya kehadiran fisik sang direktur utama dan menegaskan akan melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap laporan pertanggungjawaban BUMD yang bersangkutan pada masa sidang ini. (nas)