JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberlakukan program mandatori B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia.
Saat ini, program B50 diimplementasikan secara bertahap dengan masa transisi selama tiga bulan, dan akan dijual di seluruh SPBU mulai 1 Oktober.
"Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh SPBU sudah menjual B50," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Baca juga: ESDM Sebut Malaysia hingga Jepang Lirik Program B50 Indonesia
Dia menjelaskan, kebijakan ini juga diimplementasikan guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.
Menurut Qodari, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional.
"Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia," kata dia.
Baca juga: Isuzu Ungkap Hasil Sementara Uji Coba Biodiesel B50
Qodari menjelaskan, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar yang terdiri atas 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar berbasis minyak nabati.
Ia pun menjelaskan, program mandatori biodiesel ini telah dimulai sejak 2008. Awalnya, program tersebut dimulai dengan B2,5 sebelum berkembang secara bertahap hingga menjadi B50.
Menurut Qodari, program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun pada tahun ini.
"Program ini diarahkan untuk menghentikan impor solar sepenuhnya. B50 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun pada 2026," tuturnya.
Baca juga: Isuzu: B50 Dicampur Solar Berkualitas Lebih Tinggi Tidak Bermasalah
Selain itu, ia berharap B50 bisa memberikan multiplier effect yang besar berupa peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp23,49 triliun serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.
Di sektor lingkungan, menurut dia, B50 juga dapat menekan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 pada tahun ini.
Qodari pun menekankan, pemerintah akan memastikan kesiapan implementasi B50 melalui berbagai persiapan yang menyeluruh.
Dari aspek teknis, pemerintah telah melakukan pengujian penggunaan B50 pada berbagai sektor pengguna mesin diesel untuk memastikan kinerja, keamanan, dan kesesuaian penggunaan B50.
"Dari aspek pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran (blending) dan distribusi," tegas Qodari.
Baca juga: Sambut Solar B50, Isuzu Edukasi Konsumen dan Teknisi
Qodari melanjutkan, kemandirian energi merupakan salah satu syarat utama agar Indonesia mampu berdiri sebagai bangsa yang berdaulat.
Oleh karenanya, program mandatori B50 dinilai menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya alam nasional.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)