Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai masih tertinggal dalam persaingan untuk menarik investasi manufaktur di kawasan Asia Tenggara, terutama dari Vietnam, Thailand, hingga Malaysia.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang membuat daya tarik investasi manufaktur kalah kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga, khususnya Vietnam.
"Thailand dan Malaysia memiliki biaya logistik yang lebih rendah, sementara Vietnam berhasil memperbaiki efisiensi logistik dalam satu dekade terakhir sekaligus menjadi tujuan utama relokasi manufaktur global," ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki sekitar 180 kawasan industri sehingga persoalan utama bukan lagi keterbatasan lahan industri.
Sebaliknya, investor lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi biaya dan kepastian menjalankan usaha, mulai dari efisiensi logistik, harga energi, kepastian regulasi, hingga birokrasi.
Dia menjelaskan, biaya logistik Indonesia masih mencapai sekitar 14,3% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di ASEAN. Selain itu, incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia juga masih relatif tinggi yang menunjukkan efisiensi investasi belum optimal.
Baca Juga
- Prospek Manufaktur Masih Suram, Pemerintah Diminta Percepat Reformasi
- Kinerja Manufaktur Melemah, Indonesia Alami Deindustrialisasi Dini?
- RI Lobi Investasi Rusia, Apindo Ungkap 3 Sektor Ini Paling Menjanjikan
Kinerja logistik Indonesia juga sempat mengalami penurunan yang terlihat dari merosotnya skor dan peringkat Logistics Performance Index.
"Artinya, pembenahan pelabuhan, konektivitas antarpulau, kecepatan bea cukai, kepastian kebijakan impor bahan baku, dan stabilitas biaya energi masih menjadi faktor yang lebih menentukan daripada sekadar menambah daftar kawasan industri," tutur Yusuf.
Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa langkah pemerintah menawarkan kawasan industri kepada investor Rusia lebih tepat dipandang sebagai upaya memperluas jejaring investasi. Namun, kebijakan tersebut belum tentu langsung mendorong masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Memang kinerja kawasan industri sepanjang 2025 terlihat kuat dengan investasi mencapai Rp6.744,58 triliun, tumbuh 9,26%, dan menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Namun angka tersebut merupakan akumulasi investasi dari seluruh negara, bukan kontribusi Rusia.
"Bahkan Rusia belum masuk dalam daftar lima besar investor asing di Indonesia. Karena itu, menawarkan semakin banyak kawasan industri tidak otomatis mengubah keputusan investasi," ujarnya.
Yusuf menyebut, keputusan investor manufaktur pada akhirnya ditentukan oleh perhitungan biaya produksi, akses pasar, kepastian regulasi, dan prospek permintaan. Selain itu, potensi investasi Rusia juga perlu dipandang secara realistis mengingat ruang gerak investasinya masih dipengaruhi berbagai sanksi internasional.
Menurutnya, keberhasilan Indonesia menarik investasi manufaktur tidak cukup diukur dari banyaknya kawasan industri yang ditawarkan kepada calon investor. Pemerintah perlu memastikan kawasan industri memiliki tingkat okupansi tinggi, didukung biaya usaha yang kompetitif, serta ekosistem industri yang telah berkembang.
"Investor akan melihat hasil nyata di lapangan. Kawasan yang memiliki tingkat okupansi tinggi dan aktivitas industri yang berkembang jauh lebih menarik dibanding kawasan yang luas tetapi belum terisi. Pada akhirnya yang dinilai adalah biaya usaha yang kompetitif, kepastian regulasi, dan kemudahan menjalankan bisnis," jelas Yusuf.
Komentar (0)