Prabowo Putuskan Harga BBM Rp 15.000 per Liter, Khusus Bagi Nelayan Kapal 30-200 GT

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Dari hasil pertemuan tersebut diputuskan pemerintaah akan memberikan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).

"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter," Terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat.

Airlangga menjelaskan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT selama ini telah memperoleh BBM dengan harga khusus Rp6.800 per liter. Namun, kenaikan harga energi akibat dinamika di Timur Tengah sempat mendorong harga BBM non-subsidi hingga Rp21.300 per liter.

Menurutnya, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar di dalam negeri, harga BBM nonsubsidi seharusnya berada di kisaran Rp 18.600 per liter. Selisih sekitar Rp 3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dukungan tersebut, yang besarnya sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai oleh BPDP," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).

"Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya

Bahlil mengatakan pembiayaan dukungan harga BBM tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga akan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran.

Ia menjelaskan titik penyaluran BBM akan ditetapkan melalui koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono guna mencegah penyalahgunaan kebijakan.

"Koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan agar niat baik pemerintah membantu nelayan tidak disalahgunakan," ujarnya.

Dalam rapat terbatas turut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Tidak hanya itu ada juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.